KabarBaik.co – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menggelontorkan bantuan sosial (bansos) senilai total Rp 5,69 miliar kepada masyarakat Kabupaten Jombang. Penyerahan delapan jenis bantuan ini dilakukan di Aula PSBR, Desa Sengon, Kecamatan Jombang, Jumat (27/6).
Beragam bansos yang disalurkan meliputi Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas (ASPD), Bantuan Sosial Lansia melalui Program Keluarga Harapan (PKH Plus), Bantuan KIP Putri Jawara dan PPKS Jawara, serta Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk Buruh Pabrik Rokok.
Tak berhenti di situ, ada juga Zakat Produktif untuk Pelaku Usaha Ultra Mikro, Program Pemberdayaan BUMDes, Desa Berdaya, dan Jatim Puspa, Bantuan Operasional Pendamping PKH Plus, serta Tali Asih bagi TKSK dan Taruna Siaga Bencana (Tagana).
Khofifah menjelaskan, fokus utama bantuan ini adalah pemberdayaan ekonomi perempuan, khususnya mereka yang menjadi kepala keluarga. Setiap penerima hibah kewirausahaan mendapatkan Rp 3 juta.
“Bantuan ini ditujukan untuk perempuan yang menjadi tulang punggung keluarga, termasuk single parent, yang merawat lansia rentan, atau memiliki anak disabilitas. Kami ingin mereka tetap produktif dan mandiri secara ekonomi,” kata Khofifah.
Selain itu, bansos juga diberikan secara berkala kepada lansia dalam rumah tangga PKH dan penyandang disabilitas berat dengan pendampingan khusus.
Di sektor pemberdayaan desa, Pemprov Jatim menyalurkan rata-rata Rp 100 juta per desa untuk mendukung pengembangan BUMDes dan program sosial lainnya.
Zakat produktif juga diserahkan kepada pelaku usaha ultra mikro, masing-masing sebesar Rp 500 ribu per orang.
BLT Buruh Rokok jadi sorotan utama salah satu bantuan terbesar adalah BLT untuk buruh pabrik rokok, yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT). Jawa Timur sendiri menerima DBHCHT sebesar Rp 19,8 miliar.
“Sebanyak Rp 5,69 miliar dari DBHCHT telah kami salurkan untuk 517 buruh rokok di Jombang dan pekerja di 31 kabupaten/kota lainnya. Masing-masing buruh menerima BLT sebesar Rp 1.325.000,” jelas Gubernur.
Penyaluran BLT ini ditargetkan selesai paling lambat minggu kedua Juli 2025. Khofifah menekankan pentingnya akuntabilitas dan transparansi dalam penggunaan dana DBHCHT setiap tahunnya.
“Pemprov Jatim terus memperjuangkan agar pekerja industri rokok mendapatkan perhatian dan perlindungan dari alokasi dana tersebut,” pungkasnya.(*)
