kabarbaik.co– Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa melantik Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Pemerintah Provinsi setempat Nurkholis sebagai Penjabat (Pj) Wali Kota Probolinggo.
Selain itu juga melantik Sekretaris Deputi Kebijakan Pembangunan Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN) Rudi Arifiyanto sebagai Pj Bupati Sampang.
“Silakan bersinergi dengan berbagai instansi dan kemudian melakukan inovasi untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat,” kata Gubernur Khofifah setelah mengambil sumpah jabatan sekaligus pelantikan di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Selasa malam dikutib dari ANTARA.
Dalam kesempatan itu, Gubernur Khofifah menyoroti Kabupaten Sampang yang masih banyak pekerjaan rumah atau PR untuk segera ditindaklanjuti penyelesaiannya oleh Pj Bupati Rudi Arifiyanto.
“Diantaranya terkait penurunan angka kemiskinan ekstrem, stunting dan peningkatan indeks pembangunan manusia atau IPM yang tergolong masih tertinggal dibanding daerah-daerah lain wilayah Jatim,” tuturnya.
Sementara untuk wilayah Kota Probolinggo, Gubernur Khofifah menilai telah tergolong maju.
“Salah satu contohnya usaha mikro, kecil menengah atau UMKM di Kota Probolinggo telah dipasarkan dengan baik hingga keluar daerah,” ujarnya.
Karenanya, Pj Wali Kota Nurkholis diminta dapat mempertahankan capaian yang telah diraih oleh kepala daerah sebelumnya, serta didorong dapat menciptakan berbagai inovasi agar Kota Probolinggo menjadi lebih maju dan masyarakatnya semakin sejahtera.
Pj Wali Kota Nurkholis memastikan akan segera berkoordinasi, salah satunya untuk mengetahui detail anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kota Probolinggo.
“Setelah itu kami akan memilah-milah untuk menentukan prioritas kerja. Terutama yang lebih penting, seperti yang disampaikan Ibu Gubernur Khofifah, muaranya adalah kesehatan masyarakat,” katanya.
Sedangkan Pj Bupati Rudi Arifiyanto menyatakan akan segera berkoordinasi untuk melakukan percepatan dari segala ketertinggalan di Kabupaten Sampang.
“Kami akan membuat perencanaan jangka menengah hingga panjang. Sebab, khususnya terkait IPM, tidak bisa ditingkatkan dalam waktu setahun. Tadi juga disampaikan Ibu Gubernur terkait masalah stunting dan kemiskinan ekstrem, penyelesaiannya memang harus melalui proses,” ucapnya.
