KabarBaik.co, Mataram – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) melakukan perombakan birokrasi dengan melantik 35 pejabat dari berbagai jenjang, mulai eselon I hingga IV. Rotasi ini menonjolkan pengisian sejumlah posisi strategis di lingkungan organisasi perangkat daerah (OPD) sebagai upaya memperkuat kinerja pemerintahan.
Pelantikan yang dipimpin Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal tersebut mencakup satu pejabat eselon I, 13 pejabat eselon II, 13 pejabat eselon III, dan delapan pejabat eselon IV.
Sejumlah nama baru mengisi posisi penting di level pimpinan OPD. Di antaranya L. Mirza Amir HB sebagai Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Syamsul Hadi sebagai Kepala Dinas Pendidikan dan Olahraga, serta L. Kusuma Wijaya yang dipercaya memimpin Dinas PUPR KP.
Selain itu, L. Wiranata menjabat Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Muhammad Ihwan sebagai Kepala Dinas Kebudayaan, serta Didik Mahmud GH di posisi Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
Di sektor layanan kesehatan, drg. Asrul Sani ditunjuk sebagai Direktur RSUD, didampingi jajaran wakil direktur, yakni B. Nelly Kusumawati Ma’ruf (Perencanaan dan Keuangan), Srianingsih (Umum dan Operasional), I Putu Artawan Prayoga (SDM, Diklat, dan Litbang), serta dr. Adi Wira Perdana (Pelayanan).
Sementara itu, posisi strategis lainnya juga diisi Amir sebagai Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat dan Yus Harudian Putra sebagai Kepala Biro Umum dan Administrasi Pimpinan.
Pada level eselon III, sejumlah pejabat ditempatkan di bidang teknis, seperti Radyus Ramli Hindarman di Bidang Tata Lingkungan, Mustara Hadi di Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3, hingga Rahmi Fahrunnisa di Bidang Fasilitasi Pembiayaan dan Simpan Pinjam Koperasi dan UMKM.
Penempatan juga dilakukan pada jabatan strategis lain, termasuk kepala UPTD dan sekretaris dinas di berbagai sektor, mulai dari lingkungan hidup, koperasi, peternakan, hingga kelautan.
Adapun pejabat eselon IV mengisi posisi teknis seperti kepala seksi dan kepala subbagian, di antaranya pada bidang pengawasan hasil perikanan, pengelolaan sumber daya kelautan, pengamanan aset, hingga administrasi pelabuhan perikanan.
Gubernur Lalu Muhamad Iqbal menegaskan, rotasi ini merupakan bagian dari konsolidasi sekaligus penyelarasan birokrasi untuk menghadapi sisa masa kerja pemerintahan sekitar tiga setengah tahun ke depan.
Ia menilai tantangan yang dihadapi birokrasi semakin kompleks, baik dari faktor global, nasional, maupun daerah, sehingga membutuhkan pola kerja yang lebih adaptif.
“Bekerja seperti biasa saja tidak lagi cukup. Kita harus bekerja secara luar biasa,” ujar Iqbal.
Menurut dia, keterbatasan anggaran menjadi tantangan nyata yang harus dihadapi seluruh OPD. Karena itu, inovasi dan efektivitas kerja menjadi kunci agar program pembangunan tetap berjalan optimal.
Melalui penyegaran ini, Pemprov NTB berharap birokrasi semakin profesional, responsif, dan mampu memberikan pelayanan publik yang lebih baik kepada masyarakat.(*)
