KabarBaik.co – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur memastikan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) 2025 berpihak pada kepentingan rakyat kecil. Fraksi PDI Perjuangan menegaskan komitmennya dengan menghapus anggaran kunjungan kerja ke luar negeri dan mengalihkannya ke program-program yang langsung menyentuh masyarakat.
Wakil Ketua DPRD Jatim, Deni Wicaksono, menuturkan bahwa arah kebijakan P-APBD 2025 difokuskan pada program yang manfaatnya bisa dirasakan langsung, terutama oleh kelompok masyarakat yang terdampak kondisi ekonomi dan sosial.
“Kami ingin memastikan anggaran benar-benar kembali kepada rakyat. Fokus utama kami adalah membantu kelompok masyarakat yang membutuhkan, bukan membiayai hal-hal yang tidak mendesak,” ujar Deni dalam pernyataan tertulisnya, Jumat (5/9).
Langkah konkret yang diambil adalah penghapusan seluruh anggaran kunjungan kerja dan pendidikan pelatihan (diklat) ke luar negeri pada 2025. Dana tersebut dialihkan ke sektor yang lebih mendesak dan bermanfaat bagi masyarakat.
“Sepanjang 2025, DPRD Jatim tidak akan melakukan kunjungan kerja ke luar negeri. Itu komitmen kami agar anggaran bisa digunakan untuk kepentingan rakyat,” tegasnya.
Deni menambahkan, DPRD Jatim berkomitmen mengawal program prioritas, mulai dari penurunan angka kemiskinan, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, hingga mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Ia juga menepis isu adanya kenaikan gaji maupun tunjangan anggota dewan.
“Dalam pembahasan P-APBD 2025, tidak ada agenda kenaikan gaji dan tunjangan DPRD Jatim. Justru kami ingin menunjukkan bahwa setiap rupiah anggaran harus dipakai untuk kebutuhan rakyat,” tandasnya.
Senada dengan itu, Anggota Fraksi PDIP DPRD Jatim dari Komisi A, Yordan Batara Goa, menyampaikan bahwa anggaran kunjungan kerja ke luar negeri senilai Rp19 miliar dialihkan ke program sosial yang lebih menyentuh masyarakat.
“Kunker ke luar negeri dialihkan ke beasiswa dan pelatihan bagi masyarakat desa, pasar murah, hingga bantuan sosial sembako,” jelas Yordan, legislator dari daerah pemilihan Surabaya.
Menurutnya, keputusan tersebut diambil setelah kajian fraksi yang menilai anggaran akan lebih efektif jika diarahkan langsung kepada kelompok masyarakat kecil, terutama keluarga miskin kategori desil satu dan dua.
“Selain untuk bantuan masyarakat, sebagian anggaran juga kami arahkan ke apresiasi seniman serta pelatihan ekonomi di desa lewat koperasi Merah Putih,” tambahnya.
Ia menekankan, penguatan anggaran pada program pasar murah dan bansos sangat penting untuk menjaga daya beli serta mengendalikan inflasi.
“Jika inflasi terjadi, masyarakat kecil yang paling terdampak. Karena itu, pasar murah menjadi solusi agar kebutuhan pokok tetap terjangkau,” tegas Yordan yang juga Ketua DPC PDIP Surabaya.
Yordan menutup pernyataannya dengan memastikan bahwa setiap kebijakan anggaran yang diambil DPRD Jatim bertujuan memberi manfaat nyata.
“Hasil kajian kami menunjukkan, beberapa kegiatan lebih efektif bila dialihkan menjadi program yang bisa langsung diterima masyarakat,” pungkasnya.
