KabarBaik.co – Lonjakan harga beras di sejumlah daerah Jawa Timur menuai perhatian anggota Komisi B DPRD Jatim, Erma Susanti. Ia meminta Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Jatim bersama Bulog Divre Jatim segera turun tangan mengatur tata niaga beras agar harga kembali stabil.
Menurut Erma, pemerintah daerah tidak boleh tinggal diam ketika harga beras, terutama jenis premium, terus merangkak naik. Jika dibiarkan, beban masyarakat akan semakin berat.
“Bulog harus lebih intensif mengeluarkan beras dengan harga yang terjangkau. Saat ini ada pergerakan harga, bahkan di sejumlah daerah sudah melonjak cukup tinggi,” ujar Erma, Rabu (17/9).
Politisi Fraksi PDIP itu mencontohkan, harga beras premium kemasan lima kilogram kini menembus Rp83 ribu, jauh di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) Bulog yang seharusnya sekitar Rp 55 ribu.
“HET itu Rp 55 ribu, tapi di lapangan ada yang sudah Rp60 ribu lebih. Bahkan beras yang disebut murah pun dijual Rp 58 ribu,” tegasnya.
Data panel harga Badan Pangan Nasional (Bapanas) per 11 September 2025 menunjukkan, rata-rata harga beras medium secara nasional mencapai Rp 14.530/kg, sementara kualitas premium di level Rp 16.280/kg. Angka ini naik sekitar 7–10 persen dibanding bulan sebelumnya.
Kenaikan harga dipicu distribusi yang belum merata serta pasokan yang tertekan akibat musim tanam, faktor cuaca, dan kendala logistik ke daerah. Masalah lain juga muncul dari distribusi beras SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan). Meskipun stok SPHP tersedia, penyalurannya dinilai belum optimal. Dari total alokasi 173 ribu ton untuk Jawa Timur, realisasi distribusi baru 5,73 persen.
Contohnya di gudang Bulog Malang, stok SPHP masih 68 ribu ton dengan target penyaluran 23 ribu ton hingga akhir tahun. Artinya, masih ada surplus sekitar 45 ribu ton. Namun, distribusi ke pasar tradisional dan daerah yang paling terdampak kenaikan harga belum maksimal.
Melihat kondisi ini, Erma menekankan pentingnya percepatan distribusi, operasi pasar, serta perluasan akses beras SPHP agar masyarakat bisa membeli beras dengan harga wajar.
“Koordinasi Bulog dengan Disperindag Jatim harus diperkuat. Jangan sampai masyarakat semakin kesulitan hanya karena harga beras tak terkendali. Pemerintah daerah harus hadir memberi kepastian,” pungkas legislator asal Dapil Blitar–Tulungagung itu.
