KabarBaik.co – Pemerintah Pusat resmi menurunkan Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi. Menyikapi kebijakan tersebut, Komisi B DPRD Bojonegoro akan melakukan pengawasan ketat agar implementasi kebijakan ini benar-benar tepat sasaran.
Ketua Komisi B DPRD Bojonegoro Sally Atyasasmi mengatakan bahwa kebijakan penurunan HET pupuk bersubsidi yang tertuang dalam Keputusan Menteri Pertanian Nomor 1117/Kpts/SR.310/M/10/2025 tertanggal 22 Oktober 2025, menjadi langkah positif bagi sektor pertanian, khususnya di Bojonegoro.
“Tugas kami di Komisi B DPRD Bojonegoro saat ini adalah mengawal dan mengawasi implementasi kebijakan ini di tingkat daerah,” ujar Sally, Selasa (5/11).
Sally menjelaskan DPRD Bojonegoro akan melakukan pengawasan secara berkala melalui kunjungan ke distributor, kios, kelompok tani, hingga petani. Langkah ini dilakukan untuk memastikan kebijakan yang berpihak kepada petani benar-benar diterapkan sesuai aturan dan tidak diselewengkan.
Sally mengungkapkan sebelumnya pihaknya pernah menerima laporan dari petani yang membeli pupuk bersubsidi dengan harga di atas HET yang ditetapkan pemerintah. Menurutnya pengawasan yang ketat sangat diperlukan agar kebijakan baru ini tidak dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu.
“Khususnya jangan sampai ada penyelewengan di tingkat distributor, kios, kelompok tani maupun petani,” tegas politisi Partai Gerindra ini.
Menurut Sally, Bojonegoro sebagai salah satu daerah sentra produksi padi di Jawa Timur, selama ini menghadapi kendala tingginya biaya produksi akibat harga pupuk yang relatif mahal. Penurunan HET pupuk bersubsidi diharapkan mampu meringankan beban petani dan meningkatkan keuntungan mereka.
“Dengan turunnya HET pupuk bersubsidi ini, diharapkan keuntungan petani, terutama di Kabupaten Bojonegoro, bisa meningkat,” tuturnya.
Sally juga mendorong agar penyaluran pupuk bersubsidi di Bojonegoro dapat terealisasi 100 persen sesuai dengan target, data penerima manfaat, dan HET terbaru yang telah ditetapkan.
“Kami memastikan stok pupuk bersubsidi yang disediakan Pemerintah Daerah Bojonegoro tersalurkan seluruhnya, sesuai data penerima manfaat dan harga terbaru,” tandasnya.
Berdasarkan data Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kabupaten Bojonegoro, berikut perubahan terbaru HET pupuk bersubsidi:
- Urea: dari Rp 2.250/kg (Rp 112.500/sak) menjadi Rp 1.800/kg (Rp 90.000/sak)
- NPK: dari Rp 2.300/kg (Rp 115.000/sak) menjadi Rp 1.840/kg (Rp 92.000/sak)
- ZA: dari Rp 1.700/kg (Rp 85.000/sak) menjadi Rp 1.360/kg (Rp 68.000/sak)
- Organik: dari Rp 800/kg (Rp 32.000/sak) menjadi Rp 640/kg (Rp 25.600/sak)
