Hari Pers: Antara Kebebasan, Tanggung Jawab, dan Ujian Zaman Digital

SETIAP 9 Februari, Hari Pers Nasional (HPN) diperingati. Seremoni, pidato, penghargaan, dan beragam agenda positif lain. Namun di balik perayaan itu, ada pertanyaan yang jauh lebih penting. Masihkah pers berdiri sebagai penyangga demokrasi, atau justru mulai goyah oleh tekanan kekuasaan, algoritma, dan kepentingan bisnisnya sendiri?

Hari Pers tentunya bukan sekadar agenda tahunan, melainkan momen bercermin. Sebab,  di tengah banjir informasi hari ini, publik tidak kekurangan berita, yang langka justru kebenaran.

Dalam beberapa tahun terakhir, lanskap media berubah drastis. Menyapu bak tsunami. Platform digital dan media sosial merebut perhatian publik, algoritma menggantikan ruang redaksi sebagai penentu apa yang dilihat orang, sementara disinformasi menyebar lebih cepat daripada kerja verifikasi jurnalis.

Di saat yang sama, tekanan ekonomi membuat banyak media terjebak pada klik, sensasi, dan judul bombastis demi trafik. Akibatnya, jurnalisme yang seharusnya mendalam dan kritis kerap kalah oleh konten dangkal yang viral.

Inilah paradoks pers kita hari ini. Lebih cepat, tetapi belum tentu lebih akurat; lebih ramai, tetapi sering kali kurang bermakna.

Padahal, di era kebisingan digital, peran pers justru semakin vital. Publik membutuhkan penjernih, bukan penambah gaduh. Mereka membutuhkan laporan investigatif, bukan sekadar unggahan ulang. Mereka membutuhkan jurnalisme yang berpihak pada fakta dan kepentingan publik, bukan pada pemodal atau kekuasaan.

Hari Pers Nasional mesti menjadi alarm bagi ruang redaksi. Apakah kita masih setia pada verifikasi, keberimbangan, dan independensi? Ataukah kita pelan-pelan menyerah pada tekanan bisnis dan politik?

Tantangan lainnya tak kalah serius. Kekerasan terhadap jurnalis, intimidasi hukum, hingga kriminalisasi lewat pasal-pasal karet masih menghantui. Banyak reporter di lapangan bekerja tanpa perlindungan memadai. Jika jurnalis takut, maka publik akan kehilangan hak untuk tahu. Demokrasi yang sehat menuntut pers yang bebas, dan kebebasan itu harus dijaga bukan hanya oleh wartawan, tetapi juga negara dan masyarakat.

Namun refleksi ini tidak boleh sepenuhnya menyalahkan faktor eksternal. Pers juga harus berani mengakui kelemahannya sendiri: pelanggaran etik, berita tidak terverifikasi, konflik kepentingan, hingga praktik “amplop” yang masih menjadi noda lama. Kredibilitas pers runtuh bukan hanya karena serangan luar, tetapi juga karena kelalaian dari dalam.

Kepercayaan publik adalah modal utama. Sekali hilang, sulit kembali.

Di tengah semua itu, muncul pula tantangan baru  Kecerdasan buatan. AI mampu menulis, menyunting, bahkan menghasilkan gambar dan video yang tampak nyata. Tanpa standar etik dan literasi yang kuat, teknologi ini bisa mempercepat penyebaran hoaks. Tetapi jika dimanfaatkan dengan benar, AI justru dapat membantu kerja jurnalistik, mempercepat riset data, memeriksa fakta, dan memperluas liputan. Kuncinya tetap sama:, yaitu manusia, etika, dan tanggung jawab.

Karena pada akhirnya, jurnalisme bukan soal teknologi, melainkan integritas.

Hari Pers Nasional harus menjadi pengingat bahwa pers bukan sekadar industri konten. Namun, nstitusi publik. Tugasnya mengawasi kekuasaan, membela yang lemah, dan memastikan warga mendapat informasi yang benar untuk mengambil keputusan. Jika fungsi ini hilang, pers hanya akan menjadi pengeras suara kepentingan.

Maka perayaan terbaik Hari Pers adalah komitmen sunyi di ruang redaksi. Memeriksa fakta sekali lagi, menolak intervensi, melindungi narasumber, dan menulis dengan nurani.

Pers yang kuat melahirkan publik yang cerdas. Publik yang cerdas menjaga demokrasi tetap hidup.

Itulah makna Hari Pers Nasional. Bukan untuk dirayakan semata, tetapi untuk dihidupi setiap hari. Selamat Hari Pers Nasional 2026. Kita bisa, Indonesia bisa! (*)