KabarBaik.co – Pemerintah melakukan pelantikan sejumlah pejabat pasca pemisahan struktur organisasi menjadi tiga kementerian. Langkah ini bertujuan untuk memperkuat kapasitas dan kualitas kinerja organisasi di masing-masing kementerian.
Pada Rabu (4/12), Haris Sukamto resmi dilantik sebagai Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur. Selain Haris, dua pejabat lainnya turut dilantik, yakni Raden Fadjar Wijanarko sebagai Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan Titik Setiawati sebagai Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum.
Dalam sambutannya, Menteri Hukum RI, Supratman Andi Agtas, menjelaskan bahwa pemisahan kementerian telah membawa perubahan struktural dan operasional yang signifikan.
“Proses transisi ini menuntut adaptasi dan penyesuaian yang menyeluruh di setiap lini organisasi. Tentu saja, perubahan ini bukan hanya bagian dari proses administratif, tetapi juga momentum penting dalam babak baru pasca pemisahan menjadi tiga kementerian,” urainya.
Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa proses ini menghadirkan tantangan dan kompleksitas yang tidak sedikit. Namun, ia optimistis bahwa dengan semangat kebersamaan dan profesionalisme yang tinggi, seluruh pihak dapat melewati tahap-tahap krusial tersebut.
“Dengan semangat kebersamaan dan profesionalisme yang tinggi, saya yakin kita semua akan mampu melewati tahap-tahap krusial tersebut dan menjadikan Kementerian Hukum semakin baik dalam menjalankan fungsinya,” katanya.
Bagi Kepala Kantor Wilayah, Supratman berpesan agar peran mereka sebagai perwakilan kementerian di daerah dijalankan dengan baik. Menurutnya, Kepala Kantor Wilayah merupakan ujung tombak pelaksanaan kebijakan hukum yang berdampak langsung pada masyarakat. “Pimpin tim di wilayah dengan baik, layani masyarakat, kawal implementasi kebijakan nasional agar dapat menyentuh langsung kebutuhan masyarakat di daerah,” tandasnya.
Sementara itu, kepada Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Menteri menekankan pentingnya memberikan pelayanan yang adil dan tanpa diskriminasi. Ia juga meminta agar akses terhadap hukum dapat dinikmati oleh semua lapisan masyarakat.
“Anda harus memastikan bahwa hukum dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat, memberikan edukasi hukum yang mudah dipahami, dan menjaga agar supremasi hukum tetap sesuai dengan prinsip keadilan,” ujarnya.
Adapun untuk Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Supratman menegaskan peran mereka dalam menciptakan regulasi yang relevan dan harmonis. “Saudara harus memastikan bahwa setiap regulasi dapat menjawab kebutuhan masyarakat, menciptakan kepastian hukum, dan mendukung pembangunan yang berkelanjutan,” katanya.
Pelantikan ini menjadi langkah strategis dalam memastikan kelancaran fungsi kementerian, khususnya di bidang pelayanan hukum, regulasi, dan pembinaan. Dengan adaptasi yang tepat, Menteri berharap sinergi antarlembaga dapat meningkat demi memberikan manfaat nyata kepada masyarakat. (*)
