KabarBaik.co – Presiden RI Prabowo Subianto diimbau untuk mengevaluasi ulang proyek food estate, khususnya penggunaan lahan hutan sebagai area pertanian baru. Hal ini disampaikan oleh Anna Lutfie, tokoh pertanian asal Jawa Timur, dalam sebuah diskusi terbatas di Surabaya, Senin (3/3).
Menurutnya, alih fungsi hutan untuk proyek tersebut berisiko merusak lingkungan dan mengundang bencana bagi generasi mendatang.
Deforestasi dan Ancaman Lingkungan
Anna Lutfie mengungkapkan keprihatinannya terhadap pemanfaatan hutan primer dan sekunder untuk proyek food estate.
“Hutan adalah rumah bagi biodiversitas, termasuk spesies endemik. Ketika alih fungsi dilakukan, habitat mereka hilang. Selain itu, deforestasi dalam skala besar dapat melepaskan karbon ke atmosfer, mengganggu ekosistem air, serta meningkatkan risiko banjir dan kekeringan,” jelasnya.
Menurut Anna, pemerintah seharusnya memprioritaskan optimalisasi lahan yang sudah ada atau membuka lahan baru tanpa menebang hutan.
“Saya sudah sering menyampaikan pentingnya pola food estate yang ramah lingkungan. Kuncinya adalah intensifikasi, bukan ekstensifikasi. Dengan pendekatan modern, kita bisa meningkatkan hasil pertanian tanpa harus merusak alam,” katanya.
Anna memberikan contoh konkret dari pengalamannya sendiri, yaitu menerapkan sistem pertanian modern melalui konsolidasi lahan.
“Kami mengelola sejumlah lahan milik warga dalam satu manajemen produksi, didukung teknologi, varietas unggul, pupuk, dan irigasi yang tepat. Hasilnya jauh lebih tinggi dibanding pola tradisional, tidak hanya untuk padi, tapi juga komoditas seperti durian,” ujarnya.
Konsolidasi lahan, lanjut Anna, adalah langkah strategis untuk mencapai ketahanan pangan tanpa merusak hutan. Mekanisme ini melibatkan pengelolaan lahan secara bersama dengan hasil dibagi secara proporsional.
“Dengan pengelolaan kolektif, produktivitas meningkat, akses teknologi lebih mudah, dan petani mendapat nilai tambah yang lebih besar,” jelasnya.
Ia juga menyoroti pentingnya dukungan pemerintah, baik dari segi pendanaan maupun kebijakan yang mendukung pola ini.
“Jika pemerintah serius mengembangkan konsolidasi lahan, intensifikasi dapat menjadi prioritas sebelum berpikir untuk membuka lahan baru di kawasan hutan,” tegas Anna.
Anna juga mengkritik kebijakan pemerintah yang memangkas anggaran sektor pertanian. Ia berpendapat, alokasi dana pertanian seharusnya ditingkatkan, minimal 20 persen seperti sektor pendidikan.
“Pertanian butuh investasi besar dalam teknologi, benih unggul, pupuk subsidi, dan irigasi. Semua itu harus menjadi perhatian utama jika kita ingin mencapai kedaulatan pangan,” katanya.
Membangun Kedaulatan Pangan
Sebagai penutup, Anna menegaskan bahwa sektor pertanian memiliki peran strategis meskipun kontribusinya terhadap PDB hanya 12 persen.
“Sektor ini menyerap 32 persen tenaga kerja dan menjadi kunci untuk memutus ketergantungan impor pangan. Jika pertanian kuat, kita bisa berdiri di atas kaki sendiri,” pungkasnya.
Evaluasi ulang proyek food estate sangat penting, terutama untuk menghentikan penggunaan hutan sebagai lahan baru. Optimalisasi lahan yang sudah ada dan pendekatan modern dapat menjadi solusi berkelanjutan tanpa mengorbankan lingkungan. Pemerintah juga diharapkan memperkuat dukungan kebijakan dan anggaran demi ketahanan pangan nasional. (*)
