KabarBaik.co, Mataram – Tim Kesehatan Nusa Tenggara Barat (NTB) telah memberikan 3.307 layanan kesehatan kepada warga terdampak gempa Magnitudo 7,7 di Nusa Tenggara Timur (NTT). Layanan tersebut diberikan selama enam hari misi Solidaritas Kemanusiaan KR-BNN NTB hingga 25 Agustus 2026. Tim kesehatan dikerahkan untuk membantu penanganan warga terdampak di tujuh kabupaten.
Juru Bicara Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB sekaligus Ketua Tim Koordinator Solidaritas KR-BNN NTB, Ahsanul Halik mengatakan, tingginya jumlah layanan menunjukkan kebutuhan kesehatan masyarakat pascagempa masih cukup besar.
“Angka 3.307 layanan itu menunjukkan bahwa kebutuhan kesehatan masyarakat di lapangan memang cukup besar. Karena itu, sejak awal respons yang kita bangun bukan hanya menempatkan tenaga kesehatan di satu titik, tetapi memperkuat pos pelayanan dan menjangkau masyarakat yang membutuhkan,” kata Ahsanul di Mataram, Rabu (26/8).
Gempa yang terjadi pada 15 Agustus 2026 berdampak pada Kabupaten Manggarai, Manggarai Timur, Sikka, Ende, Manggarai Barat, Nagekeo dan Ngada. Sebanyak 1.915.194 penduduk terdampak. Data yang dihimpun mencatat 83 orang meninggal dunia, 331 orang mengalami luka berat dan 639 orang luka ringan. Bencana tersebut juga menyebabkan 43.686 warga mengungsi di 400 titik pengungsian.
Pemprov NTB mengerahkan 89 relawan kesehatan dalam dua tahap. Sebanyak 53 relawan diberangkatkan pada tahap pertama dan 36 relawan pada tahap kedua. Tim tersebut terdiri dari 32 perawat, 28 dokter, enam apoteker, tiga tenaga administrasi kesehatan, tiga psikolog, dua epidemiolog, dua tenaga kesehatan lingkungan, seorang bidan, seorang analis serta tenaga pendukung lainnya.
Salah satu lokasi pelayanan berada di Desa Satar Padut, Kecamatan Lamba Leda Utara, Kabupaten Manggarai Timur. Selain pelayanan di pos, sebagian tim bergerak secara mobile untuk menjangkau warga dan memperkuat pos kesehatan yang membutuhkan tenaga medis. Jumlah layanan sempat meningkat tajam pada fase awal. Pada 20 Agustus tercatat 134 layanan, kemudian meningkat menjadi 367 layanan pada 21 Agustus.
Puncaknya terjadi pada 22 Agustus dengan 1.340 layanan. Setelah itu jumlah layanan menjadi 879 pada 23 Agustus, 381 pada 24 Agustus dan 201 layanan pada 25 Agustus. Keluhan yang paling banyak ditangani adalah myalgia sebanyak 751 kasus, dispepsia 634 kasus, ISPA 364 kasus, nyeri 268 kasus dan hipertensi 259 kasus. Tim juga menangani pusing, diare, luka atau vulnus, bronkitis serta sejumlah keluhan lainnya.
Selain pelayanan medis, tim memperkuat pengawasan terhadap penyakit yang berpotensi menjadi kejadian luar biasa (KLB). ISPA menjadi penyakit potensial KLB yang paling dominan. Kasusnya mencapai 148 pada 22 Agustus dan meningkat menjadi 156 kasus pada 23 Agustus. Angka tersebut kemudian turun menjadi 23 kasus pada 24 Agustus, sebelum kembali tercatat 37 kasus pada 25 Agustus.
Kasus diare juga mengalami fluktuasi, yakni 42 kasus pada 22 Agustus, 34 kasus pada 23 Agustus, 41 kasus pada 24 Agustus dan turun menjadi dua kasus pada 25 Agustus. Sementara itu, pneumonia mencapai 30 kasus pada 24 Agustus dan masih tercatat 12 kasus pada 25 Agustus.
“Ketika ada peningkatan, tim harus melihat apa penyebab dan faktor risikonya di lapangan. Karena itu, pelayanan medis harus berjalan bersama dengan surveilans, pemantauan air bersih, sanitasi, dan kondisi masyarakat di pengungsian,” ujar Ahsanul.
Pelayanan mobile di sekitar Desa Satar Padut juga menyasar kelompok rentan, terdiri dari 37 balita usia 0–5 tahun, tujuh anak dan remaja usia 6–17 tahun serta 152 penduduk usia 18–59 tahun.
Tim kesehatan NTB juga melakukan rujukan pasien dengan kasus obstetri ke Rumah Sakit Ruteng untuk mendapatkan penanganan lanjutan. Pelayanan di sejumlah wilayah diperkuat melalui koordinasi dengan Tim Layanan Kesehatan Universitas Airlangga (UNAIR).
Untuk mendukung koordinasi, Tim Kesehatan NTB membentuk Pos Induk Kesehatan di Puskesmas Dampek, Kecamatan Lamba Leda Selatan, Kabupaten Manggarai Timur.
Respons juga diperkuat melalui pelayanan mobile serta distribusi logistik kesehatan dan obat-obatan ke fasilitas maupun pos pelayanan di wilayah terdampak.
Ahsanul menegaskan respons kesehatan akan terus disesuaikan dengan perkembangan kondisi dan kebutuhan masyarakat. “Solidaritas kemanusiaan tidak cukup hanya hadir pada hari-hari pertama bencana. Yang lebih penting adalah memastikan respons terus mengikuti kebutuhan masyarakat,” ujarnya. (*)
