KabarBaik.co, Jombang – Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) Jombang meminta Pemkab lebih berhati-hati dan berpihak pada kepentingan masyarakat dalam menyusun APBD Tahun Anggaran 2026.
Ketua HIPPI Jombang Maulana Syahiduzzaman atau yang akrab disapa Gus Maman menilai penyusunan APBD harus didasarkan pada evaluasi menyeluruh serta penentuan skala prioritas yang jelas.
Menurut dia, anggaran daerah yang bersumber dari uang rakyat seharusnya diarahkan untuk menjawab kebutuhan paling mendesak di tengah masyarakat.
“APBD bukan sekadar daftar proyek. Setiap alokasi anggaran harus benar-benar memberi dampak nyata bagi warga,” ujar Gus Maman dalam keterangannya. Kamis (5/2).
Ia menyoroti rencana pemerintah daerah yang memasukkan 12 proyek strategis ke dalam APBD 2026. Salah satu yang menjadi perhatian adalah pembangunan Penerangan Jalan Umum (PJU) di kawasan industri Kecamatan Kabuh dan Tapen, wilayah utara Sungai Brantas, dengan nilai anggaran sekitar Rp 2,03 miliar.
Menurut Gus Maman, apabila pembangunan PJU tersebut ditujukan untuk menunjang kawasan industri, pembiayaannya tidak harus sepenuhnya bersumber dari APBD. Ia menyebut masih banyak alternatif pendanaan lain yang bisa dimanfaatkan.
“Pendanaan bisa melalui program CSR perusahaan, Dana Alokasi Khusus dari pemerintah pusat, atau dukungan pemerintah provinsi. APBD sebaiknya difokuskan pada kebutuhan yang langsung dirasakan masyarakat,” jelasnya.
Mantan aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) itu juga menilai penggunaan dana CSR perusahaan akan lebih tepat sasaran.
Dengan begitu, anggaran daerah dapat dialihkan untuk pembangunan infrastruktur dasar di wilayah yang masih tertinggal.
Ia mencontohkan ruas jalan Mojoagung–Mojolegi yang berada di kawasan dengan aktivitas industri cukup padat. Menurutnya, pembangunan dan perawatan infrastruktur di wilayah tersebut sangat memungkinkan melibatkan kontribusi perusahaan melalui program tanggung jawab sosial.
“Dengan anggaran lebih dari Rp 2 miliar, pemerintah sebenarnya bisa memperbaiki banyak ruas jalan lain yang kondisinya rusak dan sangat dibutuhkan warga,” tegasnya.
Mantan Staf Khusus Ketua PBNU pada masa kepemimpinan KH Said Aqil Siradj itu juga mengingatkan pemerintah daerah agar menyikapi kondisi fiskal secara bijak.
“Pasalnya, saat ini terdapat kebijakan pemotongan dana transfer dari pemerintah pusat yang berpotensi memengaruhi kemampuan keuangan daerah,” pungkasnya. (*)
