KabarBaik.co, Lombok Timur – Banyak warga tidak menyadari identitas kependudukannya digunakan pihak lain untuk pegadaian atau pengajuan pinjaman, sehingga status ekonominya dalam sistem pemerintah langsung meningkat dan berujung pada hilangnya hak bantuan sosial.
Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur menemukan banyak kasus warga kehilangan hak bantuan sosial akibat perubahan status ekonomi dalam sistem, yang dipicu oleh penyalahgunaan identitas kependudukan untuk akses layanan keuangan.
Kepala Dinas Sosial Lombok Timur Siti Aminah, menjelaskan bahwa penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dalam transaksi perbankan, kredit, maupun pinjaman, secara otomatis meningkatkan kategori kesejahteraan dalam Data Terpadu pemerintah.
“Banyak warga tidak menyadari bahwa identitasnya dipakai orang lain untuk pegadaian atau pengajuan pinjaman, sehingga status ekonominya dalam sistem langsung naik,” ujarnya, Selasa (7/4). Namun, tidak disebut secara pasti berapa warga yang menjadi korban.
Ia menegaskan, setiap NIK yang terdeteksi aktif dalam aktivitas keuangan akan memicu kenaikan desil kesejahteraan. Dampaknya, nama warga tersebut berpotensi terhapus dari daftar penerima bantuan sosial.
Selain penyalahgunaan identitas, kendala lain yang sering ditemukan adalah kepemilikan kendaraan bermotor yang belum dilakukan balik nama setelah transaksi jual beli. Aset yang masih tercatat pada pemilik lama menyebabkan sistem menilai yang bersangkutan masih memiliki kemampuan ekonomi lebih tinggi.
“Misalnya warga pernah punya motor dua lalu dijual, tetapi belum balik nama, statusnya tetap dianggap berada di desil atas,” jelasnya.
Permasalahan serupa juga berdampak pada kelompok rentan seperti lanjut usia dan penyandang disabilitas. Selama identitas mereka masih tercatat dalam riwayat kredit atau aktivitas keuangan, maka penyaluran bantuan sosial dapat tertunda.
Faktor lain yang memengaruhi kenaikan status kesejahteraan adalah adanya aliran dana masuk ke rekening pribadi, termasuk kiriman dari luar negeri dengan nominal di atas Rp 15 juta. Sistem secara otomatis membaca arus kas tersebut sebagai indikator peningkatan kemampuan ekonomi.
“Begitu data masuk ke sistem perbankan atau tercatat dalam kredit, status ekonomi langsung dianggap meningkat,” katanya.
Selain itu, penggunaan listrik non-subsidi serta status pekerjaan wiraswasta dalam data kependudukan juga menjadi indikator yang turut memengaruhi penilaian kesejahteraan.
Dinas Sosial mengakui masih terdapat anomali data, di mana warga yang secara ekonomi mampu masih tercatat sebagai penerima bantuan. Oleh karena itu, proses verifikasi dan pemutakhiran data terus dilakukan untuk memastikan bantuan tepat sasaran.
Masyarakat diimbau untuk menjaga kerahasiaan KTP dan tidak sembarangan meminjamkannya kepada pihak lain, guna mencegah penyalahgunaan data yang dapat berujung pada hilangnya hak bantuan sosial.(*)
