KabarBaik.co – Pemangkasan anggaran yang dilakukan pemerintah pusat pada tahun ini ternyata juga terjadi di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro. Baru-baru ini Pemkab Bojonegoro telah melakukan inventarisir anggaran program di sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) untuk efesiensi anggaran.
Langkah itu dilakukan karena menindaklanjuti Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efesiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025. “Saat ini seluruh dinas sedang menginventarisir belanja yang akan dilakukan penghematan,” ujar Pj Bupati Bojonegoro, Andriyanto, Jumat (7/2).
Menurut Andriyanto, inventaris dilakukan sembari menunggu Surat Edaran (SE) dari Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait petunjuk teknis penghematan. “Paralel sekarang juga menunggu SE dari Kemendagri terkait petunjuk lebih lanjut terkait penghematan,” kata pria yang juga menjabat sebagai direktur Dana Transfer Umum Kementerian Keuangan (Kemenkeu) itu.
Sementara itu, dana transfer dari pemerintah pusat yang disalurkan ke pemerintah daerah melalui KPPN Bojonegoro sudah dilakukan per 5 Februari 2025 lalu. Total pagu transfer ke daerah (TKD) wilayah Bojonegoro sekitar Rp 4,6 triliun dan realisasi sekitar Rp 394 miliar. “KPPN Bojonegoro sudah salur TKD sampai dengan tanggal 5 Februari 2025,” ujar Kepala KPPN Bojonegoro, Teguh Ratno Sukarno.
Adapun APBD Kabupaten Bojonegoro pada 2025 ini mencapai Rp 7,4 triliun. Angka tersebut lebih kecil dibandingkan dengan APBD 2024 lalu yang mencapai Rp 8,2 triliun. (*)
