KabarBaik.co – Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (Gapasdap) meminta pemerintah memperbaiki sistematika dan infrastruktur bila transportasi laut ingin aman seperti alur transportasi lainnya.
Ketidakamanan alur transportasi laut menurut lembaga ini, juga karena kacaunya tatanan alur yang terjadi pada transportasi laut dan penyebrangan.
Ketua Gapasdap, Khoiri Soetomo mengatakan bila terjadi kecelakaan laut, pemerintah selalu menuding operator sebagai biang keroknya. Padahal tatanan yang ada kacau, justru itu sumber masalahnya.
“Kalau berbicara kecelakaan kapal apakah itu tenggelam, terbakar, tubrukan, kandas tidak bisa hanya menyalahkan satu pihak. Perlu dilihat secara komprehensif, kecelakaan kapal adalah akibat dari tatanan yang memang harus segera dibenahi baik itu regulasi maupun infrastrukturny, karena itu rangkaian,” kata Ketua Gapasdap, Khoiri Soetomo usai rakor dengan anggota Komisi V DPR RI di Pelabuhan Ketapang, Selasa (22/7).
Pemerintah menuntut keamanan pelabuhan dibuat super ketat seperti di transportasi udara. Khoiri sepakat, bila pemerintah juga serius dalam membenahi sistem yang ada di transportasi laut.
“Di bandara keamanannya ketat hanya orang bertiket dan ber id khusus yang bisa masuk. Ada juga namanya Aviation Security (Avsec) yang menjamin kawasan bandara steril. Sementara di pelabuhan tidak ada. Pengamen pengasong bisa bebas masuk. Ketika dilarang katanya menghalangi rejeki rakyat kecil. Ini kan repot,” ujar Khoiri.
“Kalau mau dibuat sama ya pelabuhan juga harus ada Portsec,” imbuhnya.
Menurutnya Indonesia belum melihat industri transportasi penyeberangan ini sebagai hal yang vital. Padahal transportasi laut tidak hanya sebagai angkutan umum masal tapi juga infrastruktur jembatan berjalan.
“Tidak hanya penopang ekonomi tapi kami ini juga pertahanan keamanan. Kalau untuk airport digelontorkan triliunan tapi pelabuhan tidak. Kalau ada kejadian kami dituntut banyak hal. Meningkatkan safety itu juga ada harganya,” ujarnya.
Kemudian soal overload yang diduga jadi biang tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya, Khoiri menyebut overload itu juga bukan murni kesalahan operator kapal. Meski telah diubah, kapal juga sudah diperiksa oleh Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) maupun marine inspektor.
Overload, kata Khoiri, telah terjadi sejak berada di darat. Angkutan yang dimuat kebanyakan adalah truck-truck ODOL yang sudah dimodifikasi dimensinya. Beban yang dibawa juga melebihi standar.
“Sehingga memang, tidak memungkinkan kesalahan ini dilimpahkan ke operator kapal saja. Ini sangat kompleks,” ujarnya.
Anggota Komisi V DPR RI sebelumnya menyebut bila kapal-kapal yang beroperasi di penyebrangan lintas Ketapang – Gilimanuk tak laik layar. Wakil rakyat itu meminta Gapasdap menghadirkan kapal-kapal yang lebih laik.
Khoiri menyanggupi permintaan itu asalkan pemerintah sudi membenahi infrastruktur dermaga yang ada di pelabuhan Ketapang maupun Pelabuhan Gilimanuk. Sebab jenis dermaga mempengaruhi jenis kapal yang bisa bersandar.
“Model KMP itu karena desain sandarnya hanya bisa di dermaga Movable Bridge. Kalau LCT hanya di dermaga LCM,” ujarnya.
Menurutnya di lintasan Ketapang – Gilimanuk yang dikenal super sibuk itu, dermaga LCM sudah tidak layak lagi digunakan. Ia mendesak agar pemerintah mengganti dermaga seluruhnya menjadi Movable Bridge dilengkapi dengan breakwater dan kolam parkir.
“Kalau infrastruktur dermaganya siap kami bisa datangkan kapal-kapal. Kami punya banyak kapal di Merak Bakauheni yang siap dioperasikan, asalkan infrastrukturnya siap,” ujarnya.
