KabarBaik.co – Fasilitasi pembentukan produk hukum daerah menjadi salah satu point penting dalam kerja sama antara Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri dengan Ditjen Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum. Khususnya dalam mengupdate agar regulasi-regulasi yang dibuat berlangsung dengan baik.
Kerja sama tersebut bagian dari sinergisitas tugas dan fungsi kedua lembaga dalam harmonisasi, pembulatan, pemantapan konsepsi, serta fasilitasi pembentukan produk hukum daerah.
“Agar regulasi-regulasi yang dibuat sebagai implementasi dari norma, standar, prosedur, kriteria oleh kementerian-kementerian itu, betul-betul running dengan baik,” kata Direktur Jenderal Otda Kemendagri, Akmal Malik, seperti dilansir Kantor Berita ANTARA, Sabtu (6/9).
Penandatanganan kerja sama dilakukan Akmal Malik dan Dirjen Peraturan Perundang-Undangan Kemenkum, Dhahana Putra di Ruang Rapat Ditjen Otda, Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta.
Akmal berharap kerja sama tersebut dapat memberikan kejelasan bagi daerah dalam menyusun regulasi. Dengan demikian, daerah tidak ragu mendukung realisasi program pemerintah pusat sekaligus mampu melakukan inovasi.
Kerja sama ini juga diharapkan menjadi langkah konkret pelaksanaan reformasi hukum di daerah dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan melalui pembentukan produk hukum daerah yang berkualitas.
Akmal menyebut, pihaknya akan terus menyempurnakan berbagai tantangan melalui langkah-langkah terukur. Nantinya, peningkatan kualitas produk hukum daerah juga bakal dioptimalkan melalui digitalisasi.
Dia mendorong agar pihak-pihak di lingkungan kementerian/lembaga membantu memastikan seluruh program pemerintah pusat direalisasikan dengan baik di daerah melalui dukungan regulasi yang tepat.
Kolaborasi juga akan terus diperkuat agar substansi produk hukum di daerah semakin berkualitas. “Jadi, kita tidak cuma bangun apa namanya jembatannya, tapi kualitas apa yang lewat jembatan itu juga kita harus bangun gitu. Nah itu terhadap sebuah tools yang efektif,” jelasnya.
Akmal menekankan substansi produk hukum daerah sangatlah penting karena berkaitan langsung dengan penerapannya di lapangan. “Nah ini juga menjadi hal yang mungkin agar kita coba pastikan kualitas produk hukum daerah kita yang patut asas tidak bergantung hukum nasional,” tandasnya. (*)
