KabarBaik.co – Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) melalui Kantor Perwakilan LPS II mengadakan sosialisasi dan edukasi mengenai peran dan fungsinya kepada insan media se-Jawa Timur. Dalam kegiatan ini, disampaikan berbagai capaian dan kontribusi Kantor Perwakilan LPS II selama hampir satu tahun beroperasi sejak didirikan pada Mei 2024.
Direktur Eksekutif Keuangan LPS, Danu Febrianto, membuka acara dengan memaparkan perkembangan peran LPS setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). Ia menegaskan bahwa LPS berkomitmen menjaga stabilitas sistem keuangan (SSK) melalui program penjaminan simpanan yang kredibel serta kebijakan resolusi bank yang efektif.
“Dengan mandat baru dari UU P2SK, LPS tidak hanya berperan sebagai penjamin simpanan dan otoritas resolusi bank, tetapi juga akan menjalankan program penjaminan polis asuransi mulai 2028,” ujar Danu, Kamis (8/5).
UU P2SK juga memungkinkan LPS untuk mendirikan kantor perwakilan di berbagai wilayah, seperti Kantor Perwakilan LPS II yang bertujuan meningkatkan kesadaran publik terhadap peran dan fungsi LPS. Hal ini diharapkan dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan serta menjaga stabilitas sistem keuangan.
Kepala Kantor Perwakilan LPS II, Bambang S. Hidayat, menyoroti pentingnya peran media sebagai mitra strategis dalam menyampaikan informasi LPS kepada masyarakat. Sejak beroperasi, Kantor Perwakilan LPS II aktif menjalin kolaborasi dengan media melalui kegiatan edukasi dan sosialisasi, seperti Media Briefing Jawa Timur dan program “LPS Goes to Campus”.
“Media berperan penting dalam menyebarkan pesan edukatif LPS. Dengan cakupan wilayah kerja yang luas, kami memerlukan dukungan media agar informasi strategis LPS dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat,” ujar Bambang.
Dalam hampir satu tahun operasional, Kantor Perwakilan LPS II berhasil meningkatkan literasi keuangan masyarakat dan jumlah pengaduan terkait penanganan bank. Wilayah cakupan Kantor Perwakilan LPS II meliputi Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, dan Kalimantan. Selain edukasi, kantor ini juga aktif dalam kegiatan sosial dan ekonomi yang mendorong perekonomian dan pariwisata.
Sejak beroperasi pada 2005 hingga 30 April 2025, LPS telah menangani 143 bank yang dicabut izin usahanya, dengan pembayaran klaim simpanan mencapai Rp2,84 triliun dari total simpanan layak bayar sebesar Rp3,23 triliun. Di Jawa Timur, LPS telah membayar klaim untuk 59.543 rekening dengan nilai total Rp260,6 miliar.
Melalui kegiatan ini, LPS berharap dapat terus meningkatkan literasi keuangan masyarakat, memperkuat kepercayaan publik, serta menjaga stabilitas sistem keuangan di wilayah Jawa Timur dan sekitarnya.(*)
