AKHIRNYA, hembusan angin sejuk itu datang juga. Dari Pondok Pesantren (Ponpes) Lirboyo, Kediri, Jawa Timur. Kamis, 25 Desember 2025, pertemuan bersejarah antara Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Miftachul Akhyar dan Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) berhasil mencapai kesepakatan islah atau rekonsiliasi.
Pertemuan itu juga dihadiri jajaran Syuriyah dan Mustasyar PBNU. Forum itu tidak hanya menandai sinyal akhir dari konflik internal yang sempat mengguncang organisasi Islam terbesar di Indonesia, tetapi juga membuka jalan bagi penyelenggaraan Muktamar ke-35 NU secepat mungkin.
Foto dan video momen hangat di mana para tokoh tersebut saling berangkulan langsung viral di media sosial. Simbol persatuan yang ditunggu-tunggu oleh jutaan nahdliyin.
Semua sudah paham, latar belakang pertemuan Lirbyo itu tidak bisa dilepaskan dari dinamika internal PBNU belakangan ini. Mulai pemberhentian Gus Yahya sebagai Ketua Umum, pengangkatan KH Zulfa Mustofa sebagai Penjabat (Pj) Ketua Umum, disusul pemberhentian Saifullah Yusuf (Gus Ipul) dari posisi Sekretaris Jenderal (Sekjen), juga bendahara umum. Saling beradu opini atau argumen.
Langkah-langkah itupun menjadi sorotan. Menimbulkan kekhawatiran akan disintegrasi di tubuh NU. Namun, pertemuan Lirboyo otomatis ’’membatalkan’’ semuanya. Semua pengurus kembali ke posisi semula, sesuai hasil Muktamar ke-34 NU di Lampung. Tapi, catatan besarnya: Fokus utama pada persiapan dan pelaksanaan Muktamar ke-35. Secepat-cepatnya. Ini adalah keputusan bijak. Kembali ke qonun asasi. Menjaga keutuhan jamaah dan jamiyyah.
Pertemuan Lirboyo berlangsung dalam suasana khidmat. Terasa penuh keakraban. Diprakarsai para masyayikh, mustasyar NU, rapat konsultasi ini melibatkan tokoh-tokoh kunci seperti KH Miftachul Akhyar sebagai Rais Aam dan Gus Yahya sebagai Ketua Umum, serta para kiai sepuh.
Keterangan yang disampaikan ke media adalah kesepakatan menyelenggarakan Muktamar ke-35 secara bersama-sama. Rais Aam dan Ketua Umum PBNU. Penekananannya pada kecepatan pelaksanaan. Artinya, lebih cepat lebih baik. Dengan demikian diharapkan dapat menyelesaikan segala dinamika, sekaligus kembali memperkuat fondasi organisasi.
Memang, sejauh ini waktu mukatmar belum diumumkan. Namun, ada kabar bahwa muktamar ke-35 NU itu bisa digelar pada Januari 2026. Tanggal dan bulan itu bukan tanpa alasan. 31 Januari 2026 menandai peringatan 100 tahun berdirinya NU, yang didirikan pada 31 Januari 1926 oleh Hadratussyaikh KH Hasyim Asy’ari dan ulama lain.
Peringatan abad keemasan. Momentum ideal untuk merefleksikan perjalanan NU sebagai organisasi yang telah berkontribusi besar dalam pembangunan bangsa. Dari perjuangan sebelum kemerdekaan hingga isu kontemporer seperti moderasi beragama dan pembangunan ekonomi umat.
Kabar lain, lokasi penyelenggaraan muktamar juga menjadi perbincangan hangat. Ada peluang besar bahwa muktamar akan digelar di Surabaya, Jawa Timur. Ini sebagai napak tilas tempat kelahiran NU. Kantor pertama NU adalah di Jalan Bubutan, Surabaya, yang hingga kini masih menjadi saksi bisu pendirian organisasi ini. Hal itu sekaligus menjadi simbol kuat untuk mengembalikan semangat asali NU. Jika betul, pilihan ini tidak hanya strategis secara historis, melainkan juga praktis mengingat basis massa NU yang kuat di Jawa, terutama di Jawa Timur.
Di balik kesepakatan resmi pelaksanaan muktamar sesegera mungkin itu, kabar menarik yang beredar di kalangan terbatas bahwa Muktamar ke-35 NU akan menjadi ajang ’’pembaruan’’ kepengurusan. Tanpa pengaruh kubu-kubu sebelumnya, termasuk kubu Gus Yahya dan Gus Ipul. Munculnya wajah-wajah baru yang netral dan tidak terlibat dalam konflik kepentingan diharapkan menjadi darah baru NU ke depan.
Salah satu nama kandidat yang sudah disebut-sebut adalah KH Zulfa Mustofa, yang sebelumnya sempat ditetapkan sebagai Pj Ketua Umum. Dengan latar belakangnya, KH Zulfa dianggap cocok dan mampu membawa NU ke arah yang lebih inklusif. Sementara untuk posisi Rais Aam, muncul nama di antaranya Prof Dr KH Said Aqil Siradj, mantan Ketua Umum PBNU periode sebelumnya. Meski ini masih spekulasi, hal ini setidaknya menjadi cermin harapan nahdliyin akan kepemimpinan yang segar dan benar-benar fokus pada kepentingan umat.
Agenda lain di luar pengurus, yang juga santer dibicarakan menjelang muktamar adalah pengembalian konsesi tambang ke pemerintah. Tambang-menambang ini dianggap menjadi bagian dari biang keladi polemik internal, sejak pemerintah memberikan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) kepada PBNU. Wacana pengembalian itu makin menguat sebagai langkah rekonsiliasi utama untuk memulihkan marwah organisasi.
Sejumlah tokoh telah secara terbuka mendesak pengembalian izin tambang tersebut. Dengan alasan, pengelolaan tambang bukanlah ranah keahlian NU. Justru berpotensi mendatangkan mudarat lebih besar daripada manfaat yang diharapkan. Rasionalisasi utama di balik desakan ini berakar pada prinsip fikih klasik: Dar’ul mafasid muqaddamun ala jalbil mashalih. Bahwa, mencegah kerusakan (mudarat) lebih diutamakan daripada mengambil manfaat.
Konsesi tambang itu, meski dimaksudkan untuk pemberdayaan ekonomi umat, jelas telah memicu perpecahan internal yang mengancam independensi dan fokus NU pada tugas-tugas keagamaan, pendidikan, serta pelayanan sosial-kemasyarakatan, alih-alih terjerumus dalam bisnis yang rawan konflik kepentingan dan kerusakan lingkungan.
Sejumlah elite PBNU sendiri telah menyatakan keterbukaan terhadap wacana pengembalian izin tambang ke pemerintah. Sebab, sejatinya, organisasi tidak pernah meminta konsesi tersebut. Namun, diberi oleh pemerintah dalam muktamar ke-34 dulu. Karena itu, mengembalikannya pun mesti melalui musyawarah organisasi yang sah, seperti muktamar, untuk menghindari eskalasi konflik dan mengembalikan NU pada peran asalinya sebagai benteng moderasi di Indonesia.
Dengan demikian, pengembalian itu nanti bukan hanya solusi pragmatis, melainkan langkah bijak untuk menjaga keutuhan jamaah dan jamiyyah, sekaligus memastikan NU tetap independen dari pengaruh eksternal.
Rekonsiliasi ini datang di saat yang tepat. Sebab, NU sebagai organisasi dengan lebih dari 90 juta anggota memainkan peran krusial dalam stabilitas sosial-politik Indonesia. Konflik internal yang sempat muncul bisa saja dimanfaatkan oleh pihak luar untuk melemahkan NU, yang selama ini menjadi benteng moderasi di tengah maraknya paham ekstremisme.
Dengan islah, PBNU dapat kembali berkonsentrasi pada program-program utama, seperti penguatan pendidikan pesantren, pemberdayaan ekonomi umat, dan kontribusi dalam pembangunan nasional.
Pertemuan Lirboyo juga kembali mengingatkan pada nilai-nilai dasar NU. Yakni, Ahlus sunnah wal jamaah (Aswaja), tasamuh (toleransi), tawazun (keseimbangan), dan iktidal (adil). Para ulama dan kiai telah menunjukkan teladan bahwa perbedaan bisa diselesaikan melalui musyawarah, bukan konfrontasi adu pengaruh dan kuasa.
Ke depan, tantangan bagi PBNU adalah memastikan bahwa muktamar ke-35 berjalan lancar dan inklusif, melibatkan seluruh cabang dan wilayah, bahkan mungkin hingga ranting. Ini bukan hanya tentang pemilihan pemimpin baru, tapi juga tentang kekuatan besar untuk merumuskan visi NU di abad kedua keberadaannya.
Di tengah dinamika global seperti perubahan iklim, digitalisasi, dan konflik geopolitik, NU perlu adaptif sambil tetap berpegang pada akar tradisinya. Pertemuan Lirboyo bukan akhir dari perjalanan, melainkan awal dari babak baru yang lebih kuat. Semoga, seperti harapan yang disampaikan dalam pertemuan itu, NU kembali utuh dan semakin berkontribusi bagi bangsa dan dunia.
In uridu illa al-iṣlaḥ, wa ma taufiqi illa billah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit ṭariq. ‘’Aku tidak menghendaki apa pun selain perbaikan (islah) semampuku. Dan tidak ada taufik (keberhasilan) bagiku kecuali dari Allah. Dan, Allah-lah yang memberi petunjuk kepada jalan yang paling lurus.’’ (*)
