DI TENGAH tekanan fiskal yang semakin berat, pemerintah akhirnya mengambil langkah realistis dan prudent. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengumumkan bahwa anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan kembali diefisiensikan. Dari pagu awal Rp335 triliun, kini ditekan menjadi Rp 268 triliun.
Keputusan tersebut bukan tanpa dasar kuat. Realisasi anggaran MBG hingga akhir April 2026 disebut mencapai Rp 75 triliun atau sekitar 22,4 persen dari target semula, sementara rupiah terus melemah, harga bahan pangan impor terus merangkak naik, dan ruang fiskal negara semakin sempit akibat dinamika geopolitik global serta berbagai tekanan ekonomi domestik.
Langkah efisiensi itu mencerminkan sebuah kesadaran bahwa program dengan dana sebesar ini tidak boleh dijalankan dengan pendekatan “semua dapat” yang berisiko boros, melainkan harus diprioritaskan secara tepat sasaran dan berkualitas.
Sebagai analogi, bayangkan sebuah keluarga besar yang sedang menghadapi kesulitan keuangan berat, mirip-mirip kondisi APBN saat ini. Penghasilan terbatas, utang menumpuk, harga kebutuhan pokok mulai naik, dan ada banyak tagihan mendesak seperti kesehatan, pendidikan, serta infrastruktur dasar.
Nah, di keluarga tersebut terdapat lima anak dengan kondisi berbeda. Misalnya, dua anak sangat kurus, sering lapar, dan benar-benar kekurangan gizi, dua anak dalam kondisi biasa-biasa saja karena orang tua masih mampu menyediakan makan di rumah; serta satu anak yang sudah tercukupi dengan baik dan bahkan cenderung berlebih.
Alih-alih memfokuskan sumber daya yang terbatas untuk memberi makanan bergizi berkualitas tinggi kepada dua anak yang paling rentan — lengkap dengan protein hewani, sayur segar, buah, dan susu — orang tua memaksakan memberi jatah makan “gratis” kepada kelima anak dengan standar yang sama rendah, hanya Rp 8.000 hingga Rp 10.000 per porsi.
Hasilnya? Anak yang paling kurus rasanya tetap sulit terbantu secara optimal karena porsi dan kualitas nutrisi harus dibagi-bagi tipis. Sementara anak-anak dari keluarga mampu justru sering tidak memakannya atau tidak menghabiskannya, sehingga terjadi pemborosan yang sia-sia. Uang keluarga yang seharusnya bisa menyelamatkan kesehatan dua anak rentan malah habis untuk program universal yang kurang berdampak.
Situasi MBG saat ini sangat mirip dengan analogi keluarga tersebut. Mengejar angka cakupan puluhan juta anak yang saat ini disebut sudah mencapai hampir 62 juta penerima, dengan anggaran per porsi yang terbatas, berisiko membuat program ini menjadi kurang efektif dalam menurunkan stunting dan memperbaiki status gizi anak bangsa.
Di saat ruang fiskal sangat terbatas, rasanya memang lebih bijak memprioritaskan anak-anak dari keluarga miskin ekstrem, daerah rawan gizi buruk, serta yang mengalami stunting berat, dengan kualitas nutrisi yang benar-benar memadai dan terukur, bukan sekadar mengejar kuantitas penerima yang besar untuk pamer pencapaian.
Efisiensi anggaran dari Rp 335 triliun menjadi Rp 268 triliun itu seharusnya menjadi momentum penting untuk memperbaiki desain program secara fundamental. Dari pendekatan universal yang rentan bocor dan mubazir menjadi targeted, quality-focused, dan measurable.
Karena pada akhirnya, yang jauh lebih penting bukanlah berapa juta anak yang tercatat menerima MBG, melainkan berapa banyak anak yang benar-benar terbebas dari gizi buruk, stunting, dan potensi hilangnya masa depan akibat malnutrisi.
Kita tahu, Indonesia masih berada dalam tahap membangun fondasi ekonomi yang kuat. Di saat belum sepenuhnya mapan, setiap kebijakan besar harus berpijak pada prinsip kehati-hatian fiskal, efisiensi, dan prioritas.
Baru ketika perekonomian jauh lebih tangguh, pendapatan negara melimpah, dan defisit terkendali, bisa dengan aman memperluas program menjadi lebih universal. Untuk saat ini, ketepatan sasaran dan kualitas jauh lebih mulia serta lebih bermartabat daripada sekadar pamer cakupan luas yang berpotensi pemborosan sumber daya negara.
Efisiensi tersebut bukan pertanda kegagalan, melainkan bukti kematangan dalam pengelolaan keuangan publik. Semoga menjadi langkah awal menuju MBG yang benar-benar efektif dan berkelanjutan bagi generasi mendatang. (*)
