KabarBaik.co – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menegaskan kesiapan Jawa Timur menjadi provinsi pertama yang mengimplementasikan beras fortifikasi untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Namun, ia menekankan, pelaksanaan program ini harus memiliki payung hukum dan regulasi yang jelas dari pemerintah pusat.
“Kami siap menjadi implementor pertama, bahkan menjadi role model beras fortifikasi di Indonesia, asalkan regulasinya direvisi terlebih dahulu agar semua berjalan sesuai prosedur,” ujar Khofifah saat menerima kunjungan delegasi World Food Programme (WFP) di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Jumat (8/8) malam.
Menurut Khofifah, kebijakan beras fortifikasi idealnya ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai otoritas resmi. Aturan yang jelas sangat penting agar implementasi di lapangan tidak menimbulkan masalah hukum.
“Secara anggaran, Pemprov Jatim sudah siap. Tapi regulasi harus selaras dengan kebijakan pemerintah pusat,” tegasnya.
Khofifah juga meminta WFP untuk memaparkan secara rinci kepada pemerintah pusat dan BGN mengenai kandungan gizi beras fortifikasi, manfaatnya dalam penurunan stunting, dan contoh keberhasilan di negara lain seperti India.
Sementara itu, Senior Advisor Analytics & Science for Food & Nutrition WFP, Saskia de Pee, mengatakan pihaknya mendukung penuh penggunaan beras fortifikasi dalam program MBG.
“Beras fortifikasi dapat meningkatkan asupan gizi anak, mendukung pertumbuhan, dan memperkuat kualitas sumber daya manusia Indonesia untuk jangka panjang,” jelas Saskia.
Ia menambahkan, produksi beras fortifikasi secara masif akan menekan harga sehingga lebih terjangkau. “Ini bukan hanya intervensi untuk pendidikan, tetapi juga untuk kesehatan dan gizi anak-anak Indonesia ke depan,” ujarnya.
Pertemuan tersebut juga dihadiri Regional Project Coordinator for Large-scale Food Fortification Program WFP Asia Pacific Regional Office (Bangkok) Sakshi Jain, serta tim WFP Indonesia Country Office, Hizkia Respatiadi dan Agatha.
