KabarBaik.co – Menjelang pembahasan Anggaran Penapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026, DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Jember menggelar dialog dan serap aspirasi bersama beberapa tokoh masyarakat dan organisasi pada Kamis (9/10).
Ketua DPC PKB Jember Ayub Junaidi mengatakan kegiatan serap aspirasi ini penting untuk dilakukan, karena untuk memperkuat fungsi pengawasan dan perumusan kebijakan fraksi.
“Hal ini perlu dilakukan karwna adanya pemangkasan dana transfer pusat sekitar Rp 270 miliar untuk Jember. Jadi harus ada solusi untuk menghadapi itu,” kata Ayub.
Oleh sebab itu, pohaknya mendesak agar Pemkab Jember lebih kreatif mencari sumber-sumber PAD yang belum optimal.
“APBD itu kan belanja dan pendapatan jangan sampai hanya berfokus pada sisi belanja. Tapi pendapatanya dilupakan,” ujarnya.
Ia mencontohkan ada dua potensi besar yang sampai saat ini belum bisa maksimal salah satunya urusan pajak dari parkir. Menurutnya, potensi pendapatan dari pajak parkir disebut cukup besar hingga mencapai Rp20 miliar,
“Tapi realisasinya baru sekitar Rp 2 miliar. Maka saya mendorong sistem parkir berlangganan yang terbukti efektif untuk diterapkan kembali,” jelasnya.
“Selain itu sektor wisata, di kawasan Gunung Sadeng Puger dinilai memiliki nilai ekonomi tinggi, wajib aset daerah dikelola secara profesional, bahkan melalui pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD),” sambung Ayub.
Dengan tidak maksimalnya beberapa sektor tersebut, ia menegaskan perlunya evaluasi terhadap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab di sektor pendapatan.
“Ya kalau perli Bupati harus berani mengevaluasi OPD yang kinerjanya tidak maksimal,” tegasnya.
Ayub menambahkan, dalam kegiatan ini PKB juga menyatakan dukungan terhadap program pusat Makan Bergizi Bersubsidi Daerah (MBB) yang digagas Presiden Prabowo Subianto, sambil menekankan perlunya pengawasan ketat agar manfaat program benar-benar dirasakan masyarakat.
“PKB Jember juga terus berkomitmen untuk terus membuka ruang dialog demi memastikan proses legislasi dan pengawasan di DPRD berjalan lebih transparan dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat,” pungkas Ayub. (*)
