KabarBaik.co, Mataram – Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominfotik) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) Ahsanul Khalik menegaskan bahwa digitalisasi pemerintahan bukan lagi sekadar pilihan, melainkan menjadi keharusan yang harus segera diwujudkan secara terintegrasi.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam Forum Perangkat Daerah Diskominfotik NTB terkait penyusunan Rencana Kerja Tahun 2027. Menurutnya, seluruh perangkat daerah tidak boleh lagi berjalan sendiri-sendiri dalam mengembangkan sistem digital.
“Digitalisasi bukan lagi pilihan, tetapi keharusan. Kita tidak boleh berjalan sendiri-sendiri, semua harus berada dalam satu arsitektur sistem pemerintahan digital yang terintegrasi,” tegasnya, Senin (6/4).
Ia menekankan bahwa pendekatan parsial dalam pengembangan aplikasi selama ini menjadi salah satu hambatan utama dalam optimalisasi layanan publik berbasis digital.
Kondisi tersebut berdampak pada rendahnya interoperabilitas sistem serta belum maksimalnya pemanfaatan data dalam proses pengambilan kebijakan.
Karena itu, Diskominfotik NTB mendorong penerapan arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang terintegrasi lintas sektor sebagai fondasi utama transformasi digital daerah.
Selain integrasi sistem, penguatan tata kelola data melalui implementasi Satu Data Daerah juga menjadi prioritas. Hal ini dinilai penting untuk memastikan setiap kebijakan yang diambil berbasis pada data yang akurat, valid, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Aka juga menegaskan pentingnya kolaborasi antar perangkat daerah dalam membangun ekosistem digital yang terhubung. Ke depan, pengembangan aplikasi diwajibkan melalui koordinasi terpadu guna menghindari duplikasi dan fragmentasi sistem.
Forum ini diharapkan menjadi momentum konsolidasi kebijakan digital di NTB, sekaligus mempercepat terwujudnya pemerintahan yang efektif, transparan, dan berbasis teknologi.(*)
