KabarBaik.co – Rencana pemerintah menaikkan tarif ojek online (ojol) menuai sorotan dari akademisi. Alasannya, kebijakan ini menyangkut nasib jutaan pekerja informal digital sekaligus berdampak langsung pada masyarakat sebagai pengguna layanan.
Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga (Unair), Prof. Rossanto Dwi Handoyo, menilai wacana kenaikan tarif ini seharusnya dibahas secara matang dan menyeluruh.
“Perlu diklarifikasi dulu, apakah benar kenaikan tarif ini semata-mata demi kesejahteraan driver? Atau justru hanya memunculkan beban tambahan bagi masyarakat luas?” ujarnya, Minggu (13/7).
Menurut Rossanto, tidak ada jaminan bahwa naiknya tarif otomatis akan meningkatkan penghasilan pengemudi. Ia menekankan pentingnya sistem yang menjamin pendapatan minimum per transaksi, bukan sekadar tarif yang tinggi.
“Kita tidak hanya bicara soal tarif naik. Yang lebih penting adalah adanya kepastian penghasilan layak bagi driver. Kalau tidak, kenaikan tarif hanya akan membebani konsumen tanpa menjamin kesejahteraan pengemudi,” jelasnya.
Rossanto juga mengingatkan soal potensi munculnya kemiskinan baru di kalangan pengemudi ojol jika pendapatan mereka tidak mencukupi kebutuhan dasar keluarga. Ia menjelaskan, garis kemiskinan di Indonesia saat ini berkisar Rp 600 ribu per kapita per bulan. Artinya, untuk keluarga dengan empat anggota, dibutuhkan minimal Rp 2,4 juta per bulan.
“Kalau driver sebagai tulang punggung keluarga hanya mendapat penghasilan di bawah itu, secara statistik mereka tergolong miskin,” tegasnya.
Rossanto menekankan pentingnya peran negara dalam mengatur ekosistem ekonomi digital. Ia khawatir tanpa regulasi yang adil digitalisasi justru memperlebar ketimpangan sosial ekonomi—terutama bagi pekerja informal seperti mitra ojol.
“Kalau kita hanya menyerahkan semuanya pada mekanisme pasar, yang kuat akan semakin kuat. Negara harus hadir untuk menyeimbangkan,” tandasnya. Ia berharap kebijakan soal tarif ojol ini tidak sekadar menjadi solusi jangka pendek, melainkan bagian dari upaya membangun ekosistem transportasi digital yang inklusif, adil, dan berkelanjutan. (*)
