KabarBaik.co – Presiden RI Prabowo Subianto bersama sejumlah anggota kabinet melakukan kunjungan ke Jeddah, Selasa (1/7). Langkah kaki Presiden menapaki kota di Arab Saudi ini bukan sekadar lawatan kenegaraan biasa. Tapi, momen bersejarah dalam hubungan bilateral RI–Arab Saudi, khususnya dalam hal pelayanan jemaah haji dan umrah.
Dilaporkan, salah satu agenda penting dari kunjungan tersebut adalah pembahasan lanjutan mengenai rencana pembangunan Kampung Haji Indonesia di Makkah. Ini merupakan sebuah gagasan besar yang telah lama mengapung dalam wacana kebijakan publik nasional.
Sebetulnya, wacana mengenai kebutuhan fasilitas permanen bagi jemaah Indonesia di Tanah Suci bukan barang baru. Sejak 2013, diskusi publik, seminar, dan bahkan kampanye politik telah menyinggung pentingnya Indonesia memiliki penginapan tetap di Makkah untuk jemaah haji dan umrah. Namun, wacana itu timbul-tenggelam, tak juga ada eksekusi nyata.
Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, wacana itu kembali mengemuka. Dalam sambutannya saat meresmikan Terminal Khusus Haji dan Umrah 2F di Bandara Soekarno-Hatta, 4 Mei 2025, Presiden menyatakan keinginannya untuk mendirikan “perkampungan Indonesia” yang sedekat mungkin dengan Masjidil Haram.
“Insyaallah kita akan punya perkampungan sendiri dan kita akan bikin efisien,” ujar Prabowo kepada wartawan ketika itu.
Wakil Menteri Agama RI H.R. Muhammad Syafi’i juga sempat mengeluarkan pernyataan bahwa Putra Mahkota Mohammed bin Salman (MBS) telah menyerahkan lahan seluas 50 hektare dengan konsesi 100 tahun untuk mendukung pendirian kawasan Kampung Haji tersebut.
Mengapa Kampung Haji penting bagi Indonesia? Dalihnya, Indonesia merupakan pengirim jemaah haji dan umrah terbesar di dunia. Tahun 2024, jemaah haji mencapai 241.000 orang dan tahun ini sekitar 221.000 orang. Untuk jemaah umrah, diperkirakan lebih dari 2 juta orang.
Kala itu, menurut Prabowo, sebagian besar jemaah merupakan lansia. Karena itu, penempatan yang dekat dengan Masjidil Haram sangat penting agar mereka tidak kelelahan dan tetap mendapatkan pelayanan medis serta ibadah yang optimal. “Kita ingin memberikan kenyamanan, efisiensi, dan pelayanan terpadu di satu lokasi,” tegasnya.
Bukan Sekadar Hotel, tapi Kawasan Terpadu
Proyek Kampung Haji Indonesia di Makkah itu diproyeksikan bukan hanya bangunan hotel. Namun, dirancang sebagai kawasan terintegrasi, lengkap dengan hunian, fasilitas medis, pusat logistik, pelayanan imigrasi, hingga layanan keagamaan.
Salah satu gagasan yang pernah dirancang oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) bersama PT PP (Persero) Tbk adalah proyek Kampung Haji itu mencakup pembangunan dua menara apartemen sewa 22–32 lantai dengan berbagai ukuran kamar. Kawasan itu disebut dekat dengan Masjidil Haram, tepatnya di proyek prestisius kawasan Masar, sekitar 1,5 km dari Ka’bah.
Awalnya, proyek diharapkan bisa mulai digarap pada tahun 2022 dan selesai 2024. Namun, ternyata masih sebatas mimpi.
Nah, langkah Prabowo untuk mengajukan langsung permintaan kepada Putra Mahkota Arab Saudi itu menjadi kunci untuk membuka kembali pintu perizinan yang selama ini mandek. Jika negosiasi berjalan lancar, maka proyek itu dapat segera dilanjutkan dengan payung hukum yang jelas.
Proyek tersebut tentu butuh modal besar. Beberapa skema pendanaan utama pernah mengemuka. Pertama, dana Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dengan total dana kelolaan per 2025 mencapai sekitar Rp179 triliun dari sekitar 5,2 juta pendaftar haji. Dana ini dapat dimanfaatkan untuk investasi jangka panjang dalam infrastruktur haji. Kedua, anggaran dari Danantara (Super Holding BUMN) dengan kapitalisasi modal mencapai Rp1.000 triliun.
Ketua Komnas Haji Mustolih Siradj pernah menyatakan bahwa proyek kampung atau rumah haji itu tidak hanya bernilai keagamaan, namun juga ekonomi. Ia menyebut ekosistem haji dan umrah Indonesia selama ini belum memiliki roadmap atau blueprint yang terarah.
“Bayangkan, setiap tahun ada 221 ribu jemaah haji, dan lebih dari 1 juta jemaah umrah. Potensi ekonomi luar biasa besar ini belum dikelola secara optimal,” ujarnya kepada awak media ketika itu.
Meski ide Kampung Haji mendapat dukungan luas, namun tentu tantangan ke depan tetap ada. Mulai dari regulasi investasi asing di Makkah dan Madinah, koordinasi antarlembaga di dalam negeri, hingga konsistensi politik lintas pemerintahan, agar proyek tidak kembali tenggelam dalam wacana semata.
Yang pasti, publik menanti kabar baik hasil kunjungan Prabowo kali ini. Apakah akan membawa harapan baru? Apakah timbul-tenggelam lagi, ataukah membuahkan progres nyata? Yakni, memasuki babak implementasi atau realisasi. Jika berhasil, ini akan menjadi preseden positif dalam tata kelola haji global, sekaligus memperkuat posisi Indonesia sebagai negara Muslim terbesar di dunia yang visioner dan solutif. (*)
