KabarBaik.co – Ambisi Bupati Mojokerto Muhammad Al Barraa untuk memindahkan Kantor Pemkab Mojokerto terus digencarkan. Pusat pemerintahan itu rencananya akan dipindahkan ke wilayah Mojosari, dan dimulai tahun 2026.
Hal itu ditegaskan saat Gus Bupati menerima kunjungan dari tim perwakilan Kementerian Pertanian RI, Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian (BRMP), Kamis kemarim.
Bertempat di Pringgitan Rumah Dinas Bupati, tim perwakilan BRMP tersebut disambut langsung oleh Gus Bupati dengan turut didampingi jajaran kepala OPD Pemkab Mojokerto.
Kunjungan tersebut digelar dalam rangka survei tanah yang diproyeksikan akan dijadikan Kantor Pemkab Mojokerto yang baru. Gus Bupati menyatakan bahwa rencana perpindahan kantor Pemkab Mojokerto sudah ada sejak lama, bahkan disinyalir sudah sejak masa kepemimpinan Bupati Mahmud Zein yang menjabat pada periode tahun 1990-2000.
“Perencanaan ini sudah lama, dari Bupati Mahmud Zein atau sudah 9 kali periode bupati,” bebernya.
Lebih lanjut, Gus Bupati juga membeberkan visinya terkait alasan adanya rencana perpindahan Kantor Pemkab Mojokerto. Salah satunya, ia berpendapat bahwa sudah waktunya Kabupaten Mojokerto memiliki ibu kota pemerintahan atau kapital.
Tak dapat dipungkiri, lokasi Kantor Pemkab Mojokerto yang berada di Jalan Ahmad Yani nomor 16 Kota Mojokerto ini, otomatis membuat Kabupaten Mojokerto tidak bisa memiliki ibu kota atau pusat pemerintahannya sendiri.
“Ini menjadi tekad di pemerintahan kami (Gus Barra-Dokter Rizal), tentunya kami juga ingin punya ibu kota atau pusat pemerintahan,” ujar Gus Bupati.
Sementara itu, Perwakilan dari BRMP Provinsi Jawa Timur Asrul Koes, menjelaskan bahwa Kementerian Pertanian BRMP akan berkomunikasi ulang dari Jajaran Kementerian Provinsi dan Nasional, sehingga kedepannya dapat menemukan solusi atas kendala yang ada. Sehingga lahan yang berada di kawasan Kecamatan Mojosari itu sudah bisa mulai dibangun pada 2026 mendatang.
“Terkait rencana lokasi baru dari pemkab Mojokerto, BRMP Provinsi Jawa Timur juga dibebani target pembenihan yang tahun ini Jawa Timur ditargetkan 136 ton, tapi kami sudah diskusi juga dengan atasan, jadi ketika persetujuan ini disetujui oleh Pak Kepala Badan, nanti 2026 pengadaan tanahnya bisa dilakukan,” ungkap Asrul.(*)
