KabarBaik.co – Upaya mewujudkan pendidikan yang aman, inklusif, dan berkeadilan sosial di Jombang masih menghadapi tantangan serius. Hal ini mengemuka seiring mencuatnya sejumlah kasus kekerasan terhadap anak dan pelajar di awal tahun 2026.
Dewan Pendidikan Jombang bersama Aliansi Inklusi Jombang menilai, keberhasilan pendidikan tidak cukup diukur dari capaian administratif atau statistik semata. Lebih dari itu, sistem pendidikan harus mampu melindungi hak-hak anak, terutama mereka yang berada dalam kondisi rentan.
Aliansi Inklusi Jombang sendiri terbentuk sebagai respons atas meningkatnya kasus kekerasan di lingkungan pendidikan, praktik perkawinan anak usia sekolah, serta diskriminasi terhadap peserta didik dengan kerentanan berlapis, seperti anak dengan HIV, disabilitas, maupun korban kekerasan berbasis gender dan seksual.
Dalam forum bersama yang digelar di Kantor Dewan Pendidikan Jombang, kedua pihak menyepakati lima isu utama yang dinilai mendesak untuk segera dibenahi.
Ketua Dewan Pendidikan Jombang Cholil Hasyim mengatakan isu pertama berkaitan dengan implementasi sekolah inklusi yang belum sepenuhnya berpihak pada anak dengan disabilitas.
“Minimnya sarana prasarana yang aksesibel, belum adanya standar sekolah inklusi yang terukur, serta ketiadaan regulasi daerah tentang disabilitas membuat praktik eksklusi masih sering terjadi di sekolah,” ujar Cholil, Selasa (13/1).
Isu kedua adalah lemahnya pendidikan Hak Kesehatan Seksual dan Reproduksi (HKSR). Anak dan remaja dinilai belum mendapatkan informasi yang benar, aman, dan ilmiah terkait tubuh, batasan diri, serta perlindungan dari kekerasan.
“Selain itu, mekanisme pengaduan yang ramah anak dan bebas stigma di sekolah juga belum tersedia secara memadai, sehingga banyak kasus tidak tertangani dengan baik,” lanjut Cholil.
Persoalan ketiga menyangkut predikat Sekolah Ramah Anak yang dinilai masih sebatas klaim. Sepanjang 2025, tercatat ratusan permohonan dispensasi nikah anak di Jombang.
Berdasarkan data Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKB PPPA) Jombang, jumlah permohonan dispensasi nikah pada 2025 mencapai 174 perkara, menurun dibandingkan 298 perkara pada 2024. Faktor pemicu di antaranya kehamilan sebelum menikah, rendahnya pemahaman kesehatan reproduksi, dan persoalan ekonomi keluarga.
Di sisi lain, kasus kekerasan seksual terhadap anak dan remaja usia sekolah masih marak. Di awal 2026, dua kasus kekerasan seksual terhadap anak terungkap. Salah satunya terjadi di Kecamatan Sumobito, dengan korban remaja perempuan berusia 14 tahun yang diduga menjadi korban persetubuhan oleh ayah tirinya. Kasus lainnya melibatkan seorang guru honorer SMP Negeri yang diduga melakukan pelecehan seksual terhadap muridnya secara berulang sejak 2024.
Data Women Crisis Center (WCC) Jombang mencatat terdapat 113 kasus kekerasan seksual, dengan sekitar 30 persen korbannya merupakan remaja.
“Kondisi ini menunjukkan bahwa sekolah belum sepenuhnya menjadi ruang aman bagi anak dan remaja. Keberadaan satuan tugas pencegahan kekerasan di sekolah belum berdampak signifikan terhadap perlindungan korban,” kata Cholil.
Tantangan keempat berkaitan dengan pelaksanaan program Sekolah Adiwiyata. Label sekolah berwawasan lingkungan dinilai belum diikuti perubahan perilaku dan budaya ramah lingkungan secara nyata.
Meski Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jombang menyebut seluruh sekolah telah memiliki Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan, kasus kekerasan masih terus terjadi. Sementara itu, kebijakan pembatasan plastik sekali pakai di sekolah dinilai belum diterapkan secara konsisten.
Isu kelima menyangkut keamanan anak di pesantren dan madrasah. Meski Kementerian Agama telah menerbitkan regulasi pencegahan dan penanganan kekerasan seksual, implementasinya di tingkat satuan pendidikan masih terbatas. (*)
