KabarBaik.co — Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai bereaksi keras atas insiden keracunan massal yang menimpa ratusan siswa hingga balita di Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur.
Pigai menilai peristiwa tersebut sebagai bentuk kelalaian serius yang menyentuh hak dasar warga negara, khususnya anak-anak, untuk mendapatkan makanan yang aman dan sehat.
Saat meninjau kondisi para korban di RSUD Prof. dr. Soekandar, Mojosari, Pigai menegaskan perlunya tindakan tegas terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang mengelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah tersebut.
“Masalahnya jelas bersumber dari SPPG yang dikelola pihak swasta. Prosedur higienitas tidak dijalankan sebagaimana mestinya sehingga makanan yang disajikan tidak aman. Jatuhnya 411 korban, itu terlalu banyak. Satu orang pun tidak boleh menjadi korban, apalagi ratusan,” kata Pigai, Rabu (14/1).
Menurut Pigai, insiden ini tidak bisa dipandang sebagai persoalan teknis semata. Ia menekankan bahwa makanan bergizi dan aman merupakan bagian dari hak asasi manusia, terutama bagi anak-anak yang sedang berada dalam masa tumbuh kembang.
Ia memastikan akan mendesak Badan Gizi Nasional (BGN) untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program di Mojokerto.
Bahkan, Pigai secara tegas meminta agar pengelola SPPG yang sama tidak lagi diberi kewenangan untuk memproduksi atau menyajikan makanan bagi anak-anak di daerah tersebut.
Di sisi lain, Pigai mengapresiasi sikap para orang tua dan anak-anak korban yang tetap menyatakan dukungan terhadap Program Makan Bergizi Gratis. Namun, ia menilai pemulihan kepercayaan menjadi pekerjaan penting yang tidak boleh diabaikan.
“Makan itu soal kepercayaan. Anak-anak harus merasa aman. Saya sudah sampaikan kepada mereka bahwa pengelola dan penyaji makanan akan diganti. Penggantian personel ini menjadi titik masuk trauma healing agar mereka kembali percaya dan tidak takut mengonsumsi makanan dari program pemerintah,” ujarnya.
Pigai menegaskan bahwa Program Makan Bergizi Gratis merupakan mandat langsung Presiden Prabowo Subianto sebagai investasi jangka panjang untuk menciptakan generasi Indonesia yang sehat dan cerdas. Karena itu, kegagalan di tingkat operasional daerah tidak boleh ditoleransi.
Dalam kunjungannya ke Mojokerto, Pigai juga meminta Bupati Mojokerto untuk menggelar rapat koordinasi rutin setiap tiga bulan.
Rapat tersebut diharapkan melibatkan seluruh unsur, mulai dari muspida, kepala dinas, camat, hingga tokoh masyarakat, guna memastikan pengawasan berjalan efektif.
“Program ini harus dijalankan secara maksimal, profesional, dan prosedural. Sistemnya harus diperkuat secara terpadu. Dari sisi kebijakan, pengelola wajib dievaluasi. Dari sisi hukum, biarkan aparat kepolisian menjalankan tugasnya,” kata Pigai.
Menutup pernyataannya, Pigai mengingatkan bahwa meski tantangan distribusi Program Makan Bergizi Gratis saat ini mencakup sekitar 56 juta jiwa, aspek kualitas dan keamanan tidak boleh dikorbankan demi mengejar angka cakupan.
“Kuantitas penting, tetapi keselamatan dan kesehatan anak-anak jauh lebih penting,” pungkasnya. (*)
