KabarBaik.co, Jombang – Wacana penggunaan metode Ahlul Halli wal Aqdi (AHWA) untuk memilih Ketua Umum PBNU pada Muktamar ke-35 NU di Jombang mendapat tanggapan dari Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya.
Gagasan tersebut mengusulkan agar pemilihan Ketua Umum PBNU tidak dilakukan melalui voting, tetapi menggunakan mekanisme AHWA yang mengedepankan musyawarah para ulama.
Gus Yahya mengatakan tidak mempersoalkan adanya usulan tersebut. Menurut dia, berbagai gagasan terkait mekanisme pemilihan dapat dibahas selama bertujuan untuk kepentingan jam’iyah NU.
“Kita bisa mendiskusikan apa saja asal niatnya adalah untuk kemaslahatan jamiyah,” kata Gus Yahya seusai menghadiri bedah buku tentang KH Abdul Wahab Chasbullah di Auditorium Universitas KH Wahab Hasbullah (Unwaha) Tambakberas, Jombang, Sabtu (15/8/2026) malam.
Gus Yahya menegaskan pembahasan mekanisme pemilihan harus mempertimbangkan kepentingan organisasi, bukan kepentingan kelompok atau sesaat.
“Kita bisa berdiskusi macam-macam,” ujarnya.
Gus Yahya yang disebut-sebut kembali maju sebagai calon Ketua Umum PBNU juga menegaskan bahwa Muktamar ke-35 NU tetap harus berpedoman pada aturan organisasi yang berlaku.
“Existing constitution (konstitusi yang berlaku). Yang ada itu yang menjadi dasar,” katanya.
Menurut Gus Yahya, jika dalam muktamar muncul keputusan untuk mengubah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), aturan tersebut tidak langsung diterapkan pada muktamar yang sama. Perubahan baru berlaku pada muktamar berikutnya.
Mengenal Mekanisme AHWA
AHWA atau Ahlul Halli wal Aqdi merupakan mekanisme yang selama ini dikenal dalam tradisi NU, terutama dalam penentuan Rais Aam Syuriyah PBNU.
Dalam mekanisme ini, sembilan ulama yang dipilih diberi mandat untuk menentukan figur Rais Aam. Proses tersebut mengedepankan musyawarah dan mufakat, berbeda dengan sistem voting yang berdasarkan perolehan suara.
Muktamar ke-35 NU dijadwalkan berlangsung di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Jombang, pada 27-31 Agustus 2026.
Selain membahas arah kebijakan organisasi, muktamar tersebut juga menjadi forum untuk menentukan kepemimpinan PBNU periode berikutnya. (*)
