KabarBaik.co- Penyelenggaraan ibadah haji tahun 2025 kembali dihantam kritik keras dari Tim Pengawas Haji DPR RI. Sorotan itu antara lain datang dari Adies Kadir, anggota Timwas Haji yang juga Wakil Ketua DPR RI. Politikus asal Jatim ini menilai Kementerian Agama (Kemenag) gagal mengantisipasi dan terkesan abai terhadap evaluasi dari tahun-tahun sebelumnya.
Baca juga: Dari Muzdalifah ke Mina, Langkah dan Napas Terakhir Seorang Pejuang NU Sidoarjo
Kunjungan langsung Adies ke lapangan mengungkap jurang lebar antara realita di lapangan dan citra yang diberitakan media. “Masalahnya memang kecil-kecil, tapi kalau dikumpulkan jadi sangat banyak,” ujar politisi Partai Golkar itu menggambarkan karut marut yang ditemuinya.
Beberapa insiden yang menjadi sorotan Adies antara lain pengusiran jemaah. Banyak jemaah yang diusir dari tempat istirahat pada malam hari. Lalu, jemaah tertinggal. Keluhan jemaah yang tertinggal rombongan tak terhindarkan. Selain itu, masih ditemukan keterlambatan dalam penyaluran makanan yang menjadi keluhan umum.
Yang lebih memprihatinkan, banyak sekali jemaah, termasuk lansia, harus menempuh perjalanan dengan jalan kaki belasan kilometer tanpa pendampingan. Mulai dari Muzdalifah ke Mina untuk melempar jumrah hingga berujung pada kelelahan ekstrem.
Adies juga menyoroti lemahnya koordinasi antara Kemenag dengan pihak syarikah (penyedia layanan) dan Pemerintah Arab Saudi, serta ketidakselarasan antara kebijakan pusat dan implementasi di lapangan.
Kualitas dan kesiapan petugas haji juga menjadi sasaran kritik. Adies menyebut banyak area crowd justru tanpa kehadiran petugas, meninggalkan jemaah terlantar. “Jemaah dibiarkan begitu saja. Ini harus menjadi evaluasi serius bagi Kemenag,” tegasnya.
Buntint kinerja Kemenag itu, Adies Kadir melontarkan usulan yang cukup radikal:. Yakni, pembentukan Kementerian Haji. Institusi khusus ini, diharapkan akan meniru model Arab Saudi dan fokus sepenuhnya pada pengelolaan ibadah haji, terpisah dari beragam urusan lain yang ditangani Kemenag saat ini.
Baca juga: Dari Muassasah ke Multi Syarikah: Tantangan Baru, Persoalan Lama
“Mulai dari keberangkatan, makan, pesawat, sampai lempar jumrah dan kembali ke Indonesia, semuanya harus ditangani secara khusus. Sekarang seperti berjalan sendiri-sendiri,” tegasnya dilansir Parlementaria, Senin (9/6)
Adies berharap pemerintah dan DPR dapat menemukan solusi terbaik agar jemaah haji Indonesia bisa beribadah dengan nyaman, aman, dan lebih terkoordinasi di masa mendatang. (*)
