KabarBaik.co – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Banyuwangi menerima kunjungan kerja dari Deputi Bidang Koordinasi Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) Republik Indonesia, Rabu (15/10).
Rombongan Kemenko Polhukam Imipas dipimpin langsung oleh Deputi Bidang Koordinasi Keimigrasian dan Pemasyarakatan, I N.G. Surya Mataram, dan disambut hangat oleh Ketua DPRD Banyuwangi, I Made Cahyana Negara, didampingi Ketua Komisi I Marifatul Kamila, serta anggota Komisi IV Zamroni.
Dalam pertemuan tersebut, kedua belah pihak membahas sejumlah isu strategis terkait koordinasi dan sinkronisasi kebijakan bidang keimigrasian dan pemasyarakatan di Banyuwangi. Salah satu topik utama yang menjadi pembahasan ialah rencana pembangunan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Banyuwangi untuk mengatasi permasalahan over kapasitas yang hingga kini masih persoalan.
Ketua Komisi I DPRD Banyuwangi, Marifatul Kamila, menjelaskan bahwa pemerintah pusat melalui Kemenko Polhukam Imipas berharap adanya dukungan dari lembaga legislatif daerah terkait penyediaan lahan yang memadai bagi pembangunan lapas baru tersebut. “Kemenko Polhukam Imipas menginginkan dukungan DPRD dalam hal ketersediaan lahan pembangunan Lapas Kelas IIA Banyuwangi guna meminimalkan persoalan over kapasitas yang masih terjadi,” ujarnya.
Menurut Marifatul, lahan yang saat ini disiapkan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi seluas 2,1 hektare belum memenuhi ketentuan dari Kementerian Hukum dan HAM. Idealnya, untuk pembangunan Lapas baru dibutuhkan lahan seluas 4 hingga 5 hektare agar sesuai dengan standar yang ditetapkan.
“Masih dibutuhkan tambahan lahan agar rencana pembangunan lapas ini bisa berjalan sesuai aturan,” imbuhnya.
Selain membahas pembangunan Lapas baru, kunjungan kerja tersebut juga menyoroti keberadaan Balai Pemasyarakatan (Bapas) dan kebutuhan mendesak akan Kantor Imigrasi di Banyuwangi. Marifatul menegaskan, setelah Bandara Banyuwangi kembali berstatus sebagai bandara internasional, kehadiran Kantor Imigrasi menjadi sangat penting untuk mendukung arus keluar-masuk wisatawan maupun aktivitas warga asing di daerah ini.
“DPRD Banyuwangi tentu sangat mendukung keberadaan Kantor Imigrasi permanen di Banyuwangi. Ini penting untuk memperkuat pelayanan dokumen keimigrasian, baik bagi masyarakat lokal maupun warga negara asing, seiring meningkatnya kunjungan wisatawan ke Bumi Blambangan,” ujarnya.
Untuk sementara, layanan keimigrasian di Banyuwangi masih dilakukan melalui Unit Layanan Paspor (ULP) yang berlokasi di kawasan Ketapang. “Kita berharap ke depan akan ada Kantor Imigrasi yang berdiri secara penuh di Banyuwangi agar pelayanan bisa lebih maksimal,” pungkas Marifatul.
Deputi Nyoman menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas dukungan dan kolaborasi yang selama ini diberikan Pemkab Banyuwangi. Dukungan tersebut mencakup hibah lahan untuk pembangunan kantor imigrasi, program pembinaan, hingga hibah lahan untuk Lapas Banyuwangi.
“Dukungan, koordinasi, dan sinergisitas antara Pemkab dengan Lapas maupun Kantor Imigrasi sangatlah penting. Hal ini guna mendukung kelancaran dan optimalisasi layanan kedua instansi di bawah binaan Kemenko Kumham Imipas,” ujar Nyoman.
Ia menekankan bahwa optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi (Tusi) ini pada akhirnya akan dirasakan manfaatnya secara langsung oleh masyarakat Banyuwangi. Untuk mewujudkannya, Deputi Nyoman meminta dukungan berkelanjutan untuk beberapa rencana strategis.
“Kami meminta dukungan untuk rencana pembangunan Kantor Imigrasi Kelas III TPI Banyuwangi, pemberian hibah tanah tambahan untuk pembangunan Lapas baru di Banyuwangi, serta pengadaan kantor Bapas di Banyuwangi,” jelasnya.
Adapun rombongan Kemenko Polhukam Imipas yang hadir dalam kunjungan tersebut antara lain Kabag Inspektorat Kemenko Polhukam Kyata Rulina, Analis Kebijakan Madya Sutoyo, Analis SDM Aparatur Ahli Muda Ellena Soraya, Analis Hukum Ahli Pertama Bella Tamora Debora, dan ADC Adam Firdaus. Mereka turut didampingi Kalapas Kelas IIA Banyuwangi, I Wayan Nurasta Wibawa.
