KabarBaik.co, Jakarta – Kementerian Sosial (Kemensos) menargetkan investigasi internal terkait dugaan penggelembungan harga atau markup pengadaan sepatu untuk siswa Sekolah Rakyat rampung dalam waktu maksimal tiga pekan. Pemeriksaan tersebut dilakukan oleh Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemensos sebagai tindak lanjut atas sorotan publik terhadap pengadaan barang yang dinilai terlalu mahal.
Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf menegaskan, langkah cepat itu diambil untuk merespons berbagai kritik dan masukan masyarakat mengenai proses pengadaan di lingkungan Kemensos.
“Kami tindak lanjuti yang dokumen dan buktinya cukup. Kami berikan kesempatan kepada Irjen untuk mendalami dengan baik. Target pendalaman ini paling lama tiga minggu, Insya Allah, awal bulan depan hasilnya sudah bisa disampaikan oleh Pak Irjen,” kata Mensos Saifullah Yusuf selepas memimpin Apel Ikrar Anti Korupsi di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta, Senin (18/4).
Sebagai langkah awal, Kemensos membebastugaskan dua pejabat terkait guna mempermudah proses evaluasi dan investigasi. Keduanya yakni Kepala Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Satker Sekretariat Jenderal serta Kepala Subbagian Perlengkapan dan Barang Milik Negara.
Saifullah Yusuf mengatakan, investigasi tidak hanya menyasar pengadaan yang sudah berjalan pada 2025, tetapi juga proses pengadaan untuk tahun anggaran 2026 yang masih berlangsung. Ia memastikan seluruh pihak yang bertanggung jawab dalam pengadaan bersikap kooperatif dan siap diaudit.
“Nanti setelah ada laporan lengkap dari Pak Irjen, akan ada evaluasi dan hasil investigasi. Semuanya akan kita tindak lanjuti, apakah dengan sanksi internal atau kita teruskan ke aparat penegak hukum,” ucap Mensos.
Di sisi lain, Kemensos juga menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memperbaiki tata kelola pengadaan barang dan jasa ke depan. Pembenahan dilakukan mulai dari aspek sumber daya manusia (SDM) hingga sistem perencanaan pengadaan.
“Masukan dari KPK banyak sekali dan akan kita tindak lanjuti. Saat ini kami mengevaluasi perencanaannya, baru kemudian dilanjutkan ke pengadaannya. Ini semua adalah bagian dari pencegahan dini dan bentuk apresiasi kami terhadap seluruh pendapat masyarakat,” kata Mensos Saifullah Yusuf.(*/ANTARA)
