KabarBaik.co, Mataram – Gubernur dan bupati tidak hanya berperan sebagai kepala daerah, tetapi juga sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat. Karena itu, pelaksanaan program daerah harus selaras dan mendukung agenda nasional.
Penegasan tersebut disampaikan Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal dalam rapat pimpinan Polda NTB di Gedung Sasana Dharma Polda NTB, Jumat (20/2).
Menurut Iqbal, kepala daerah tidak sekadar menjalankan otonomi, tetapi juga bertanggung jawab menyukseskan program prioritas nasional. Pemprov Nusa Tenggara Barat, lanjutnya, kini menjalankan pemerintahan berbasis tiga pilar utama yang terintegrasi, yakni pengentasan kemiskinan, penguatan ketahanan pangan, dan pengembangan pariwisata.
Miq Iqbal menyebut angka kemiskinan NTB saat ini mendekati 12 persen, dengan kemiskinan ekstrem sekitar 2 persen. Dari hampir 6 juta penduduk, sekitar 720 ribu jiwa masih berada dalam kategori miskin.
Tercatat ada 106 desa dengan tingkat kemiskinan ekstrem, serta lebih dari 300 desa lainnya yang masih memiliki kantong kemiskinan di atas 20 persen.
“The mother of all social problems is poverty. Ibu dari semua masalah sosial adalah kemiskinan. Maka penyelesaiannya harus dimulai dari sana,” tegasnya.
Salah satu program unggulan adalah Desa Berdaya. Dari 106 desa miskin ekstrem, penanganan dilakukan bertahap sebanyak 40 desa per tahun, dengan fokus langsung kepada kepala keluarga miskin ekstrem. Tahun ini, sekitar 7.000 kepala keluarga di 40 desa menjadi prioritas intervensi.
Ketahanan Pangan dan Skema Pembiayaan
Untuk mendukung pengentasan kemiskinan, Pemprov mengoptimalkan sektor ketahanan pangan. Setiap desa didorong memiliki minimal satu greenhouse agar produksi sayur dan cabai berlangsung sepanjang tahun, sekaligus menjaga stabilitas harga.
Pendekatan ini juga diselaraskan dengan program nasional seperti MBG, yang mengedepankan penciptaan permintaan (demand) sebelum peningkatan produksi (supply), sehingga petani memiliki kepastian pasar.
Pemprov menargetkan pada Juli mendatang suplai kebutuhan pokok strategis seperti sayur, telur, dan ikan terpenuhi 100 persen. Tantangan terbesar saat ini ada pada komoditas susu karena pengembangan sapi perah membutuhkan kawasan dataran tinggi dan waktu relatif panjang.
“Kita dikejar waktu. Juli harus sudah 100 persen suplai aman, maka percepatan jadi kunci,” ujarnya.
Percepatan tersebut diperkuat dengan skema pembiayaan melalui Bank NTB Syariah. Bank NTB telah menyiapkan dana awal KUR Rp30 miliar untuk sektor produktif/UMKM dan mengajukan tambahan Rp 20 miliar untuk PMI dan buruh migran. Kelompok usaha produktif kategori hijau dapat mengakses pembiayaan tanpa bunga dan tanpa jaminan.
Pariwisata menjadi pilar ketiga pembangunan NTB. Peningkatan konektivitas udara ditandai dengan pembukaan tujuh rute domestik baru, serta rencana pembukaan rute internasional menuju Darwin, Perth, dan Bangkok.
Strategi yang diperkuat adalah pengembangan Meeting, Incentive, Convention, and Event (MICE) melalui event berskala besar. Pengalaman penyelenggaraan Festival Olahraga Rekreasi Nasional (Fornas) dinilai berhasil mendorong lonjakan kunjungan wisata. Tahun ini, NTB juga bersiap menjadi tuan rumah sejumlah event besar seperti MotoGP Mandalika dan Pocari Sweat Run.
Namun, salah satu tantangan adalah proses perizinan keamanan event yang dinilai masih rumit dan memakan waktu. Pemprov NTB telah berkoordinasi dengan Polda untuk menyusun sistem perizinan yang lebih sederhana, transparan, dan memiliki kepastian biaya.
“Bagi pelaku usaha, yang terpenting adalah kepastian prosedur dan kepastian biaya. Kalau itu jelas, mereka bisa memasukkannya dalam perencanaan usaha,” ujar Iqbal.
Pemprov NTB menegaskan keberhasilan tiga pilar pembangunan tidak akan tercapai tanpa dukungan penuh aparat keamanan. Sinergi antara pemerintah daerah, TNI-Polri, DPRD, perguruan tinggi, dan masyarakat menjadi kunci percepatan pembangunan.
Dengan integrasi pengentasan kemiskinan, ketahanan pangan, pembiayaan produktif, penguatan konektivitas, serta strategi event pariwisata, Pemprov NTB optimistis mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi sekaligus menekan angka kemiskinan secara signifikan pada 2026.(*)
