KabarBaik.co – Dianggap mengancam demokrasi hingga menghambat pemajuan HAM di Indonesia, gabungan organisasi mahasiswa di Kediri yang terdiri dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) menggeruduk DPRD Kabupaten Kediri pada Rabu (19/6).
Aksi ratusan mahasiswa itu menolak Revisi UU TNI, UU POLRI & UU Penyiaran karena berkaca pada sejarah Orde Baru, banyak tindakan kriminalitas yang dilakukan oleh aparat baik TNI ataupun Polti saat diberikan kewenangan yang lebih besar. Yakni bisa mengancam kebebasan sipil, demokrasi dan pemajuan hak.
Ratusan mahasiswa tumplek blek berorasi di hadapan Dodi Purwanto, Ketua DPRD Kabupaten Kediri. Massa membawa atribut seperti bendera, sound system, bakar ban hingga banner yang dibentangkan di gedung wakil rakyat tersebut.
Salah satu bunyi banner yang ditempel ialah “Jangan sampai ORBA kembali, kebebasan pers mati, Save Demokrasi”.
Demo juga sempat diwarnai aksi ngambek oleh Dodi Purwanto yang menganggap jika statement dari salah satu orator dinilai menyinggung marwah partai politiknya. Hingga kemudian ia walk out meninggalkan ratusan mahasiswa sembari mengeluarkan suara lantang sebagai bentuk ketidakterimaannya.
“Njenengan menghina saya tidak apa-apa, asal jangan menghina muruah partai saya,” kata Dosi Purwanto. Kendati demikian belum diketahui secara pasti kata-kata apa yang membuat politisi itu tersinggung.
Shelfin Bima Prakosa, perwakilan PMII Cabang Kediri mengatakan jika hasil penyampaian pendapat ditolak dikarenakan dalam sebuah orasi dinilai menyenggol marwah dari partai Ketua DPRD Kabupaten Kediri.
“Padahal kami rasa dalam orasi yang kami lakukan tidak sama sekali secara eksplisit atau terang-terangan memberikan pernyataan yang di mana isinya adalah menerangkan nama dari partai Ketua DPRD Kabupaten Kediri,” tegasnya.
Ia juga menyebut seharusnya tugas dari DPRD Kabupaten kediri adalah membela marwah rakyat.
“Tetapi DPRD Kabupaten Kediri justru hanya menjunjung tinggi marwah partainya saja tanpa melihat bahwa masyarakatnya benar-benar tertindas atas beberapa kebijakan dan undang-undang yang akan direvisi akhir-akhir ini,” tambahnya. (*)
