KabarBaik.co – Musibah banjir yang melanda sejumlah titik di Kabupaten Jember memicu reaksi keras dari legislatif.
Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Jember, Ardi Pujo Prabowo, menyatakan keprihatinan mendalam sekaligus mengeluarkan peringatan tegas bagi pengembang perumahan di wilayah tersebut.
Ardi menegaskan bahwa rentetan kejadian banjir ini menjadi alarm bagi pihaknya untuk memperketat pengawasan terhadap seluruh proyek properti.
Fokus utama pengawasan adalah memastikan setiap pembangunan selaras dengan site plan dan perizinan yang dikeluarkan pemerintah daerah.
“Ini menjadi peringatan bagi kami dalam menjalankan fungsi pengawasan. Kami akan menyisir seluruh perumahan untuk memverifikasi apakah site plan mereka sudah sesuai dengan izin yang dikantongi,” kata Ardi, Jumat (19/12).
Salah satu poin krusial yang disorot adalah indikasi pelanggaran pada sempadan sungai. Ia menduga adanya oknum pengembang yang nekat membangun hunian atau fasilitas umum (fasum) di area terlarang tersebut.
Ia memastikan tidak akan ada kompromi bagi pengembang yang terbukti melanggar aturan.
Ardi juga menjelaskan bahwa mulai Januari 2026, implementasi kebijakan KSO-TK yang baru akan melekat pada Dinas PU Bina Marga dan Sumber Daya Air (SDA).
Hal ini diharapkan mampu memperkuat koordinasi lintas sektor dalam menertibkan pengembang nakal.
“Jika ditemukan pengembang atau developer yang ndablek (bebal) atau bertindak sesuka hati tanpa mengikuti site plan, kami pastikan akan ada sanksi tegas, baik dari Pemerintah Kabupaten maupun asosiasi pengembang,” imbuhnya.
Meski bertindak tegas, Ardi mengajak semua pihak untuk fokus pada solusi jangka panjang daripada sekadar saling menyalahkan. Komisi C berencana segera memanggil dinas terkait untuk meninjau ulang perizinan seluruh developer di Jember dalam waktu dekat.
“Kami tidak mencari siapa yang salah, karena bencana alam adalah hal yang tidak diinginkan siapa pun. Namun, kami mencari solusi agar pengembang tertib aturan demi keselamatan masyarakat,” pungkasnya. (*)
