KabarBaik.co, Jember – Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Jember, Ardi Pujo Prabowo memberikan perhatian serius terhadap angka kemiskinan ekstrem yang masih membayangi masyarakat pinggiran, khususnya mereka yang bermukim di kawasan milik PTPN dan Perhutani.
Meski mengapresiasi keberhasilan Pemerintah Kabupaten Jember menurunkan angka kemiskinan dari 9,51 persenmenjadi 8 persen, Ardi menekankan bahwa tantangan besar masih menganga. Menurutnya, masih banyak warga Jember yang tinggal di atas lahan negara namun terjebak dalam kondisi ekonomi yang memprihatinkan.
Berdasarkan temuan di lapangan, ia mengungkapkan fakta miris mengenai rendahnya pendapatan masyarakat di wilayah perkebunan.
“Rata-rata masyarakat di sana memiliki penghasilan yang sangat rendah, sekitar Rp 35 ribu hingga Rp 45 ribu per hari. Mirisnya lagi, mereka bukan pegawai tetap, melainkan hanya pekerja musiman,” tegas Ardi, Selasa (14/4).
Kondisi ekonomi tersebut diperparah dengan status administratif lahan. Ardi menyebutkan bahwa status tinggal di kawasan milik negara sering kali menjadi penghalang bagi warga untuk mengakses program bantuan pemerintah, seperti bantuan bedah rumah atau perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).
Untuk itu, Ardi mendesak pihak PTPN dan Perhutani agar lebih proaktif dalam memberdayakan warga setempat. Ia berharap perusahaan pelat merah tersebut tidak hanya memberikan bantuan bersifat konsumtif (santunan), tetapi juga solusi jangka panjang.
Salah satu solusi konkret yang ditawarkan Ardi adalah pelibatan masyarakat secara intensif dalam program ketahanan pangan, selaras dengan fokus utama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Pihaknya Ardi meminta dukungan PTPN dan Perhutani untuk membuka ruang partisipasi warga agar bisa mengelola lahan dengan skema yang saling menguntungkan (win-win solution).
“Jangan sampai sapinya makan, tapi orangnya tidak bisa makan. Masyarakat ini harus dientaskan kemiskinannya, bukan hanya sekadar diberi bantuan sementara yang tidak menyelesaikan akar masalah,” pungkasnya. (*)
