KabarBaik.co – Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Republik Indonesia, Arifah Fauzi, memberikan apresiasi tinggi terhadap inisiatif Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa yang menggagas kerja sama multisektor pertama di Indonesia untuk perlindungan perempuan dan anak.
Langkah tersebut ditandai dengan penandatanganan Kesepakatan Bersama Pemenuhan Perlindungan Hak Perempuan dan Anak Jawa Timur Tahun 2025, yang berlangsung di Taman Candra Wilwatikta, Pandaan, Kabupaten Pasuruan, Rabu (30/7).
Penandatanganan ini disaksikan langsung oleh Menteri PPPA RI Arifah Fauzi dan Ketua Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Surabaya Zulkarnain. Hadir pula Kepala Dinas P3AK Provinsi Jawa Timur, Panitera PTA Surabaya, serta pimpinan organisasi perempuan seperti Muslimat NU, Fatayat NU, Aisyiyah, dan Nasyiatul Aisyiyah.
Pada saat yang sama, penandatanganan serupa juga dilakukan serentak oleh Kepala Dinas P3AK dari seluruh kabupaten/kota di Jawa Timur bersama Ketua Pengadilan Agama di masing-masing wilayah.
Gubernur Khofifah menyebut, kerja sama ini merupakan langkah strategis untuk membangun ekosistem perlindungan yang lebih kuat dan menyeluruh bagi perempuan dan anak, khususnya kelompok rentan. Menurutnya, kolaborasi multisektor adalah kunci dalam menciptakan sistem yang adil dan berkelanjutan.
“Kita ingin membangun sistem perlindungan yang tidak sektoral, melainkan menyeluruh dan melibatkan semua unsur. Ini tentang komitmen kita bersama terhadap masa depan perempuan dan anak,” tegas Khofifah.
Ia juga menekankan pentingnya pendekatan berbasis pentahelix, yakni sinergi antara pemerintah, akademisi, dunia usaha, media, dan masyarakat.
Menurutnya, isu kekerasan terhadap perempuan dan anak bukan semata persoalan moral, tetapi juga menyangkut aspek hukum, psikologis, dan kultural.
“Pendekatan sistemik sangat diperlukan. Perlindungan harus berpihak pada korban, dengan pencegahan, edukasi, dan akses layanan yang mudah,” tambahnya.
Data dari Pengadilan Tinggi Agama Surabaya menunjukkan tingginya angka perceraian di Jawa Timur: 79.270 kasus pada 2023, 79.309 pada 2024, dan 38.087 kasus pada semester I tahun 2025.
Mayoritas penggugat adalah perempuan, mencerminkan kerentanan perempuan secara ekonomi, psikologis, maupun sosial.
Selain itu, angka permohonan dispensasi kawin juga masih tinggi, meskipun mengalami penurunan: 15.095 kasus (2022), 12.334 (2023), dan 8.753 (2024).
Sebagian besar kasus melibatkan anak perempuan, dan berkaitan dengan kehamilan remaja maupun tekanan budaya.
Khofifah mengapresiasi keterbukaan data dari PTA Surabaya dan inovasi pengadilan agama di daerah dalam memberikan layanan pasca-perceraian. Ia berharap kerja sama ini menjadi tanggung jawab bersama untuk menjadikan Jawa Timur sebagai rumah yang aman bagi perempuan dan anak.
“Masa depan Jawa Timur tidak hanya ditentukan oleh kekuatan ekonomi atau infrastruktur, tapi oleh bagaimana kita memperlakukan perempuan dan anak hari ini,” ungkapnya.
“Terima kasih kepada semua pihak. Mari kita jadikan Jatim rumah yang aman bagi semua. Tempat di mana hukum melindungi yang lemah, dan kebijakan berpihak kepada mereka yang tak bersuara. Semoga Allah SWT meridhai ikhtiar kita bersama,” pungkas Khofifah.
Menteri PPPA RI Arifah Fauzi mengaku bangga dengan langkah yang diambil Pemprov Jatim. Ia menilai kolaborasi lintas sektor ini merupakan terobosan penting dan layak menjadi contoh nasional.
“Ini adalah kerja sama perlindungan perempuan dan anak pertama di Indonesia. Harus jadi role model nasional,” tegas Arifah.
“Terima kasih Gubernur Khofifah, Pengadilan Tinggi Agama, dan semua pihak yang terlibat dalam membangun generasi yang hebat untuk Indonesia Emas 2045,” lanjutnya.
Ketua PTA Surabaya, Zulkarnain, juga mengapresiasi inisiatif Khofifah yang dianggap cepat dan responsif. Ia berharap kerja sama ini bisa terus diperluas ke depan.
“Baru audiensi hari Jumat, Selasa sudah ditandatangani. Terima kasih Bu Gubernur atas semangat dan langkah cepatnya,” tutup Zulkarnain.
