KabarBaik.co – Kebijakan sekolah lima hari yang diterapkan di Jombang menuai kritik dari para kiai Nahdlatul Ulama (NU). Para tokoh Syuriah dari Majelis Wakil Cabang (MWC) hingga PCNU menilai kebijakan tersebut menimbulkan dampak negatif, terutama bagi anak-anak di wilayah pedesaan.
Desakan tersebut mencuat dalam Forum Syuriah MWC NU yang digelar di Pondok Pesantren Falahul Muhibbin, Watugaluh, Kecamatan Diwek. Dalam forum itu, para kiai sepakat meminta Bupati Jombang Warsubi untuk meninjau ulang kebijakan sekolah lima hari.
“Kegiatan pada hari Sabtu dan Ahad untuk anak-anak yang tidak sekolah, terutama di desa, menjadi tidak terkendali dan cenderung ke hal-hal yang tidak diinginkan,” ujar Katib Syuriah PCNU Jombang KH Sholahuddin Fathurrahman atau yang akrab disapa Gus Amang, Selasa (26/8).
Gus Amang menjelaskan padatnya jadwal belajar selama lima hari membuat anak-anak kesulitan mengikuti kegiatan pendidikan agama seperti TPQ dan madrasah diniyah.
Hal ini, menurutnya, berdampak pada menurunnya pendidikan karakter berbasis tradisi keagamaan yang selama ini menjadi akar budaya masyarakat.
Selain itu, ia juga menyoroti adanya kesenjangan antara sekolah umum dan madrasah, khususnya di tingkat SMP. Ia menyebut, di beberapa daerah jumlah siswa Madrasah Aliyah dan Tsanawiyah justru lebih sedikit dibandingkan dengan sekolah umum.
“Ini bisa memengaruhi keberlangsungan pendidikan berbasis keagamaan di masa depan,” tambahnya.
Untuk itu, PCNU Jombang mengusulkan agar Dinas Pendidikan, Dewan Pendidikan, serta Lembaga Pendidikan Ma’arif NU duduk bersama untuk memberikan masukan kepada bupati.
“Harapan kami, kebijakan sekolah lima hari bisa dievaluasi dan dikembalikan menjadi enam hari. Ini demi kepentingan pendidikan anak-anak Jombang,” pungkasnya. (*)
