KabarBaik.co – Pemkot Malang bersama Kepolisian mendirikan posko tanggap bencana untuk menghadapi bencana ekstrim pada akhir tahun ini. Pendirian posko yang ditempatkan di kawasan Jalan Jaksa Agung Suprapto tersebut disaksikan langsung oleh Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat bersama Kapolresta Malang Kota, Kombes Nanang Haryono, Dishub, Kodim, BPBD, serta relawan.
Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, menegaskan bahwa kondisi Kota Malang saat ini belum memerlukan penetapan status darurat bencana, meski beberapa wilayah kembali menghadapi ancaman banjir. Pemerintah Kota bersama jajaran kepolisian, TNI, BPBD, PMI, dan relawan kini disiagakan 24 jam untuk memastikan respons cepat jika terjadi kejadian serupa.
Menurut Wali Kota, sejumlah saluran air di beberapa titik kota mengalami penyumbatan akibat sampah dan sedimentasi. Untuk itu, Pemkot telah menggelar kerja bakti massal melibatkan seluruh RT guna membersihkan saluran dan meminimalkan potensi luapan air.
“Alhamdulillah kemarin kita sudah kerja bakti massal. Semua tim dari Polresta, Kodim, BPBD, relawan PMI hingga Linmas sudah siaga untuk kesiapan apabila terjadi hal-hal yang memerlukan penanganan cepat,” ujarnya Wahyu.
Wahyu menjelaskan bahwa dua wilayah yang menjadi perhatian utama saat ini adalah Kecamatan Blimbing dan Kecamatan Lowokwaru, lokasi yang terdampak paling signifikan pada kejadian sebelumnya.
Namun, kecamatan lain tetap disiagakan, terutama Kecamatan Kedungkandang, menyusul meningkatnya debit Sungai Amprong.
“Amprong ini berbeda. Kalau di Blimbing dan Lowokwaru ancamannya dari arah barat, maka Amprong mengalir dari arah timur. Jadi meski Malang tidak hujan, jika kawasan timur dan barat diguyur hujan deras, kita tetap bisa terkena dampaknya,” tambahnya.
Ia menyebut, Pemkot Batu bersama BPBD telah mengaktifkan posko bencana di sejumlah kecamatan, termasuk Kebonagung dan Sukun, untuk mempercepat mobilisasi penanganan. Setiap kecamatan telah dilengkapi peralatan yang diperlukan, sehingga relawan dan aparat bisa langsung bergerak ketika laporan masuk.
Wahyu juga menyampaikan bahwa koordinasi dengan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) terus dilakukan untuk mengantisipasi peningkatan debit sungai, khususnya di daerah rawan. Meskipun beberapa wilayah sempat tergenang, pemerintah menilai kondisi masih dapat diatasi melalui mitigasi yang sudah berjalan.
“Saya kira status darurat bencana belum perlu. Kerja bakti, pembersihan saluran, dan kesiapsiagaan sudah kita lakukan,” tegasnya. Di lapangan, Linmas, Babinsa, Bhabinkamtibmas, RT/RW, dan perangkat kelurahan telah mendapat instruksi untuk melakukan pemantauan intensif. Seluruh tim disebut siap bertindak cepat jika situasi kembali memburuk. (*)
