KabarBaik.co – Badan Pengawas Obat dan Makanan dan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi berkomitmen memberi layanan terbaik bagi masyarakat khususnya pelaku UMKM di wilayah setempat.
Komitmen itu dibuktikan dengan dibukanya layanan pengurusan izin edar di lantai 2 Mal Pelayanan Publik (MPP) Banyuwangi. Banyuwangi sekaligus menjadi role model pelayanan jemput bola BPOM melalui MPP.
Penambahan layanan itu diluncurkan dalam acara Sarasehan UMKM yang digelar di Pendopo Sabha Swagata Blambangan, Rabu (22/5).
Fokus kegiatan ini adalah untuk membangkitkan kembali perekonomian UMKM Banyuwangi melalui berbagai strategi yang berlandaskan pada tiga pilar, meliputi tangguh pandemi, pemulihan ekonomi, dan merajut harmoni.
Sebagai upaya percepatan pengembangan dunia usaha obat dan makanan, BPOM senantiasa menunjukkan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa.
Pelaku UMKM obat dan makanan perlu didampingi agar dapat memenuhi ketentuan terkait perizinan usaha, pemenuhan standar sarana, proses produksi, hingga memperoleh nomor izin edar.
“Untuk itu, secara proaktif BPOM melakukan pendampingan bagi UMKM agar mampu menghasilkan produk yang aman, bermanfaat, bermutu, dan berdaya saing,” ujar Plt. Kepala BPOM RI, L. Rizka Andalusia dalam sambutannya.
Salah satu bentuk pendampingan yang dilakukan BPOM, yaitu jemput bola bimbingan teknis dan desk konsultasi bagi pelaku UMKM obat dan makanan.
BPOM juga telah melaksanakan kegiatan bersama dengan Asosiasi Produsen Pangan Olahan Banyuwangi (ASPPOBA) untuk mendampingi startup UMKM obat bahan alam dalam rangka memperoleh sertifikat Cara Pembuatan Obat Tradisional yang baik (CPOTB) dan nomor izin edar produk.
Pada kesempatan ini, BPOM juga menyerahkan beberapa perizinan kepada pelaku usaha di wilayah Banyuwangi. Perizinan tersebut berupa nomor izin edar (NIE) produk obat bahan alam dan kosmetik, Sertifikat Pemenuhan Aspek CPOTB Bertahap, Sertifikat Pemenuhan Komitmen Pangan Olahan, serta Sertifikat Sistem Manajemen Keamanan Pangan Olahan (SMKPO) kepada pelaku usaha di wilayah Banyuwangi.
“Kami mengapresiasi komitmen dan upaya para pelaku UMKM untuk memenuhi standar dan persyaratan sehingga mampu menjamin produk yang dihasilkannya aman dan bermutu. Semoga hal ini dapat menginspirasi pelaku UMKM lainnya agar semakin banyak UMKM yang tumbuh di wilayah Banyuwangi,” paparnya.
Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani mengapresiasi upaya BPOM untuk menambah jenis pelayanan di MPP Banyuwangi. Hadirnya layanan baru BPOM di MPP akan memudahkan pelaku UMKM di Banyuwangi untuk mengurus izin edar.
Sebelumnya, BPOM telah membuka layanan di gedung layanan terpadu itu. Namun layanan sebelumnya hanya sebatas konsultasi. Kini, petugas BPOM di MPP turut menambah layanan pengurusan izin edar.
“Kami berterima kasih atas dukungan dari BPOM. Mudah-mudahan ke depan para pelaku UMKM di Banyuwangi bisa semakin diminati dan punya nilai jual yang tinggi,” kata Ipuk.
Pemkab Banyuwangi selama ini telah memfasilitasi para pelaku UMKM untuk mengurus izin edar. Melalui Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan setempat, Banyuwangi memfasilitasi sebanyak 250 pelaku UMKM setiap tahun sejak 2021.
Para pelaku UMKM itu dilatih soal penyuluhan keamanan pangan, sebagai modal untuk mengurus izin edar. Setiap UMKM yang dilatih rata-rata mendaftarkan izin edar untuk empat hingga lima merek produk. Itu artinya, lebih dari seribu produk UMKM terdaftar izin edar secara gratis setiap tahunnya melalui fasilitas pemkab.
Dengan dibukanya layanan pengurusan izin edar BPOM di MPP, Ipuk berharap semakin banyak produk UMKM di Banyuwangi yang akan terdaftar. Melalui acara Sarasehan UMKM, pihaknya menargetkan sekitar 450 pelaku akan mendapat izin edar dalam bulan ini.
Dengan lengkapnya izin para pelaku UMKM di Banyuwangi, pemkab berharap akses pasar dapat lebih luas. Pemkab juga akan terus melatih para pelaku UMKM agar dapat naik kelas.
“Sepanjang 2023, kami telah melatih sekitar 4500 pelaku UMKM dengan berbagai jenis pelatihan. Kami juga rutin mengajak para pelaku UMKM untuk bertemu banyak pihak agar jaringannya terbagun,” tambah Ipuk.
Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik BPOM RI Mohamad Kashuri menjelaskan, layanan jemput bola melalui MPP Banyuwangi akan menjadi role model untuk pengembangan di daerah lain.
“Terkait standarisasi layanan dan sarana prasarana yang diberikan di MPP Banyuwangi akan kami seragamkan nantinya untuk daerah-daerah lain,” ujar Kashuri.
Layanan melalui MPP ini, kata dia, merupakan bentuk penyederhanaan pengurusan izin edar oleh BPOM. Penyederhanaan meliputi pemangkasan waktu pengurusan tanpa mengurangi aspek keamanan dan mutu.
“Sebenarnya semua bisa dilakukan secara online. Tapi banyak pelaku UMKM yang merasa kesulitan. Maka sekarang pelaku UMKM di Banyuwangi bisa datang ke MPP untuk mendapatkan konsultasi dan pengurusan izin dari petugas BPOM,” ujarnya.
Kashuri melanjutkan, produk obat, jamu, hingga makanan olahan perlu mendapat izin edar sebagai kepastian akan keamanan dan mutunya.
Menurut dia, pengurusan izin edar di BPOM sebenarnya tak sulit apabila pelaku usaha mengikuti berbagai persyaratan yang ditentukan.
“Untuk Banyuwangi, pelaku UMKM yang mengurus izin edar juga cukup besar. Mungkin ini turut dipengaruhi daerahnya yang semakin maju,” tutur dia.(*)
