KabarBaik.co – Pemkab Jombang bersama Persaudaraan Kepala Desa Indonesia (PKDI) menggelar konsolidasi dan audiensi di Gedung Bung Tomo.
Agenda ini difokuskan untuk menyamakan langkah dalam optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan desa.
Ketua PKDI Jombang, Supono, menegaskan pentingnya soliditas antara kedua pihak.
“Apabila terdapat persoalan di lapangan, mari duduk bersama untuk mencari solusi, bukan saling menyalahkan. Pemerintah daerah dan pemerintah desa wajib menjadi satu kesatuan,” ujarnya, Kamis (21/8).
Dalam pertemuan tersebut, PKDI Jombang menyatakan tiga sikap penting, yakni. Mendukung penuh revisi Perda terkait Pajak Bumi dan Bangunan (PBB/P2).
Menjaga soliditas PKDI untuk mendukung kondusifitas penyelenggaraan pemerintahan dan masyarakat Jombang. Mendukung penuh kepemimpinan Bupati Jombang dalam mewujudkan Jombang maju dan sejahtera untuk semua.
Bupati Jombang Warsubi, juga mengakui bahwa persoalan PBB bukan hanya terjadi di wilayahnya, tapi juga dialami oleh 146 kabupaten/kota lainnya di Indonesia.
“Pemerintah desa dapat membantu warganya yang merasa keberatan untuk menyampaikan ke Bapenda,” kata Warsubi dalam keterangannya pada Kamis (21/8).
Ia menjelaskan bahwa revisi Perda Nomor 13 Tahun 2025 memang berimplikasi pada penurunan PAD. Meski tahun 2024 PAD Jombang mencapai Rp51 miliar atau 95 persen dari target, jumlah tersebut menurun menjadi Rp50 miliar di tahun 2025. Bahkan, diprediksi ada potensi penurunan hingga Rp15 miliar lagi pada 2026 akibat revisi tersebut.
“Namun, langkah ini diambil demi meringankan beban masyarakat,” tegas Warsubi.
Meski PAD dari sektor pajak turun, Bupati menekankan bahwa Jombang masih memiliki potensi pemasukan lain, salah satunya dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Ia menyoroti Perkebunan Panglungan yang sebelumnya merugi namun kini mulai menunjukkan progres positif.
“Dengan manajemen baru, tunggakan pegawai sudah terbayar, bahkan masih ada kas. Jika dikelola dengan baik, perkebunan ini berpotensi menyumbang Rp300 hingga Rp500 juta,” ujarnya.
Bupati juga berharap kontribusi signifikan dari Bank Jombang, PDAM, dan Aneka Usaha Daerah.
“Kalau dikelola maksimal, ini bisa menjadi tumpuan tambahan PAD kita,” tambahnya.
Selanjutnya, Bupati Warsubi menyampaikan apresiasi atas dukungan kepala desa.
“Kami ingin Jombang selalu kondusif. Kekhawatiran masyarakat terkait PBB insyaallah dapat diselesaikan tanpa satupun yang terlewat. Terima kasih kepada seluruh kepala desa yang telah mendukung penuh upaya pemerintah daerah,” pungkasnya. (*)
