KabarBaik.co, Mojokerto– Kota Mojokerto terpilih sebagai salah satu daerah pilot project digitalisasi bantuan sosial (bansos) yang digagas pemerintah pusat.
Penunjukan tersebut dilakukan dalam kegiatan Sosialisasi Piloting Digitalisasi Bantuan Sosial dan Peran Pemerintah Daerah yang digelar Kemendagri di Jakarta, Selasa (3/2).
Secara nasional, terdapat 41 daerah yang ditetapkan sebagai lokasi uji coba program digitalisasi bansos. Dari Provinsi Jawa Timur, hanya empat daerah yang masuk dalam pilot project tersebut, yakni Kota Mojokerto, Kota Malang, Kota Surabaya, dan Kabupaten Banyuwangi.
Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari mengatakan penunjukan Kota Mojokerto sebagai daerah percontohan merupakan bentuk kepercayaan pemerintah pusat terhadap komitmen pemerintah daerah dalam memperbaiki tata kelola bantuan sosial agar lebih tepat sasaran.
“Digitalisasi bantuan sosial ini menjadi langkah penting untuk memastikan bantuan benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak. Karena itu, data menjadi kunci utama,” ujar perempuan yang akrab disapa Ning Ita itu, Rabu (4/2).
Menurut Ning Ita, salah satu fokus utama dalam program piloting digitalisasi bansos adalah sinkronisasi dan validasi data antar instansi, khususnya antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) dengan Badan Pusat Statistik (BPS).
“Selama ini tantangan terbesar penyaluran bansos adalah ketepatan data. Dengan integrasi data kependudukan dan data statistik, kami berharap tidak ada lagi bantuan yang salah sasaran, tumpang tindih, atau justru tidak diterima oleh masyarakat yang membutuhkan,” jelasnya.
Ia menambahkan peran aktif pemerintah daerah menjadi faktor penting dalam menyukseskan digitalisasi bansos. Tidak hanya dari sisi kebijakan, tetapi juga kesiapan perangkat daerah serta peningkatan literasi digital masyarakat.
“Sebagai daerah pilot project, Kota Mojokerto siap menjadi contoh dalam pelaksanaan digitalisasi bantuan sosial yang transparan dan akuntabel,” tegas Ning Ita.
Melalui program ini, pemerintah berharap model digitalisasi bantuan sosial yang diuji di daerah pilot project dapat direplikasi secara nasional guna meningkatkan efektivitas perlindungan sosial di Indonesia. (*)
