KabarBaik.co – Kondisi Rumah Tahanan Negara (Rutan) Bangil Pasuruan semakin memprihatinkan. Jumlah penghuni yang jauh melampaui kapasitas ideal mendorong pihak Rutan untuk berkoordinasi langsung dengan Komisi I DPRD Kabupaten Pasuruan guna mencari solusi atas persoalan yang kian mendesak.
Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Pasuruan Rudi Hartono, menegaskan bahwa pihaknya menerima banyak keluhan masyarakat terkait kondisi Rutan yang dinilai tidak layak.
“Banyak keluhan yang kami terima. Hari ini kami datang untuk mendengar langsung dan memahami situasi di lapangan, sekaligus mengidentifikasi kebutuhan mendesak yang bisa segera kami bantu fasilitasi,” ujar Rudi saat kunjungannya pada Selasa (29/4).
Sementara itu, Plt Kepala Rutan Bangil, Muhammad Faishol Nur, tak menampik kondisi tersebut. Ia mengapresiasi dukungan pemerintah daerah yang telah memberikan bantuan ambulans, namun menekankan bahwa bantuan serupa masih sangat dibutuhkan, mengingat berbagai fasilitas kini tak lagi memadai akibat kelebihan kapasitas.
“Tempat kami sudah kelebihan penghuni. Kami butuh uluran tangan lebih lanjut agar ada solusi nyata,” ungkap Faishol.
Kekhawatiran yang sama turut disampaikan oleh anggota Komisi I DPRD, Eko Suryono. Ia mengungkapkan, dengan jumlah penghuni yang mencapai 500 orang dari seharusnya 220 orang dan hanya dijaga oleh 67 petugas, potensi risiko keamanan menjadi sangat tinggi.
“Kalau pengawasan tidak optimal, dikhawatirkan rutan justru bisa menjadi tempat pertukaran informasi kejahatan,” kata Eko dengan nada serius.
Lebih jauh, Eko menekankan bahwa dukungan pemerintah sangat dibutuhkan agar rutan benar-benar dapat menjalankan fungsinya sebagai tempat pembinaan, bukan sekadar penahanan.
“Tujuan akhirnya adalah agar mantan warga binaan tak kembali tersangkut kasus hukum. Itu butuh dukungan penuh dari berbagai pihak,” tegasnya.
Selain persoalan kapasitas dan keamanan, isu kesehatan juga menjadi perhatian. Menurut Eko, masih ada tahanan asal Pasuruan yang belum tercover BPJS Kesehatan. Namun ia optimistis, dengan status UHC (Universal Health Coverage) yang telah diterapkan, persoalan ini bisa segera teratasi.
“Warga Pasuruan seharusnya sudah bisa dilayani cukup dengan menunjukkan KTP, karena kita sudah masuk UHC,” pungkasnya.(*)
