KabarBaik.co- Program makan bergizi gratis (MBG) yang dikelola Polri mendapat apresiasi positif dari DPR RI. Anggota Komisi IX DPR, Irma Suryani Chaniago, menyebut 600 SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi) di bawah naungan Polri, sejauh ini berjalan tanpa kasus keracunan. Sebab, pengelolaan sesuai standar.
Keberhasilan tersebut dinilai bisa menjadi benchmark dan pembelajaran bagi Badan Gizi Nasional (BGN) dalam memperbaiki tata kelola dapur serupa di seluruh Indonesia.
“Kalau menurut saya, nggak penting siapa yang punya dapur. Mau politisi, Polri, TNI, atau siapa pun, yang penting adalah tanggung jawabnya. Dan Polri sudah menunjukkan itu,” kata Irma dalam rapat kerja Komisi IX DPR dengan BGN dan Kementerian Kesehatan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (1/10).
Politikus Nasdem itu menegaskan bahwa isu kepemilikan dapur gizi seharusnya tidak dipolitisasi. Bagi Irma, yang utama adalah kepatuhan terhadap standar operasional prosedur (SOP) dan kriteria keamanan pangan. ‘’Saya mendapat informasi, dapur di bawah Polri itu tidak ada yang berkasus karena sesuai standar. Jadi ini soal tanggung jawab, bukan soal label politisi atau institusi mana yang mengelola,” tegasnya.
Sebelumnya, Irma juga sempat mengusulkan agar nama program Makan Bergizi Gratis diubah menjadi Makan Bergizi saja, tanpa embel-embel “gratis” yang dianggap memberi konotasi negatif. Dia menilai, niat dalam mencetuskan program ini sangat baik. Yakni, meningkatkan kecerdasan anak bangsa. Namun, pihaknya mengingatkan potensi penyalahgunaan sertifikasi dapur MBG, di tengah maraknya kasus keracunan yang hingga kini sudah menimpa lebih dari 6.400 orang di berbagai daerah.
Sementara itu, Kepala BGN Dadan Hindayana memastikan ke depan seluruh SPPG akan dilengkapi perangkat rapid test untuk mencegah kasus keracunan makanan. Kebijakan ini, menurutnya, sudah lebih dulu diterapkan di dapur Polri.
“Bangunan yang dikelola Polri memang memenuhi standar baik. Selain itu, sebelum makanan dibagikan, mereka melakukan rapid test terlebih dahulu,” jelas Dadan.
Arahan Presiden, lanjut Dadan, menekankan agar seluruh SPPG mencontoh pola pengelolaan milik Polri, baik dari sisi fasilitas maupun prosedur keamanan pangan. “Instruksi Presiden jelas, seluruh dapur nantinya akan menerapkan sistem yang sama,” ungkapnya. (*)
