KabarBaik.co – Ketua DPRD Gresik, Muhammad Syahrul Munir, merekomendasikan penggunaan Indeks Modal Manusia (IMM) sebagai indikator tambahan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gresik 2026-2029. Rekomendasi itu disampaikan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD yang digelar untuk menyerap masukan strategis dari pemangku kepentingan daerah.
Syahrul menilai IMM lebih mencerminkan potret bagaimana pemerintah bisa mengkolaborasikan antara pendidikan, kesehatan dan keterampilan yang sangat relevan bagi Gresik yang kini tumbuh sebagai kawasan industri. “IMM menjadi potret bagaimana pemerintah bisa mengkolaborasikan tiga aspek penting itu. Ini juga punya korelasi kuat dengan upaya pengentasan kesenjangan sosial,” ujar Syahrul.
Menurut politisi PKB itu, IMM dapat menjadi acuan pemberian bantuan stimulus yang lebih bersifat personal ketimbang kelompok. Selama ini, kata dia, pola bantuan hibah kepada kelompok masyarakat terbukti kurang efektif. Ia menjelaskan bahwa bantuan hibah yang diberikan kepada masyarakat yang diberikan dalam konteks kelompok itu efektivitasnya kurang.
“Ini kalau dikroscek di manapun juga pemberian bantuan kepada masyarakat dalam jenis hibah ini memang perlu banyak evaluasi. IMM menuntut kita lebih kreatif menyusun rencana strategis yang mengarah pada produktivitas personal,” jelas Syahrul.
Syahrul menjelaskan pola pemberian bansos dan hibah pemerintah daerah dari waktu ke waktu. Pada era Bupati Robbach Ma’shum, bansos tinggi dan hibah rendah. Setelahnya, grafik berbalik: hibah tinggi dan bansos rendah. Evaluasi diperlukan untuk memastikan efektivitas setiap bantuan.
Rekomendasi penggunaan IMM masuk dalam misi pertama RPJMD yang fokus pada penguatan sumber daya manusia unggul yang sehat, cerdas, berkarakter, dan berakhlakul karimah. Menurut Syahrul, jika indikator pembangunan hanya terpaku pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM), maka dimensi keterampilan yang krusial bagi tenaga kerja industri bisa terabaikan.
“Alasan saya merekomendasikan IMM ini misalnya pada pemberian bantuan juga nantinya harus mengarah pada peningkatan personal masyarakat. Jadi bantuan dan kegiatan-kegiatan pemerintah daerah harus fokus pada peningkatan produktivitas personal masyarakat Gresik,” tegas Syahrul.
Syahrul juga menekankan pentingnya sinergi antara legislatif dan eksekutif dalam perumusan kebijakan pembangunan. DPRD Gresik mencatat lebih dari 400 permasalahan daerah yang perlu menjadi pertimbangan utama dalam penyusunan RPJMD, jauh lebih banyak dari temuan eksekutif yang berjumlah sekitar 100 masalah.
“Alhamdulillah, kami dengan rekan-rekan eksekutif memiliki sinergi yang sangat baik. Tapi tentu saja, temuan yang kami himpun harus dikaji agar bisa jadi landasan yang kuat bagi arah pembangunan Gresik ke depan,” tandas Syahrul. (*)
