KabarBaik.co – Komisi B DPRD Jombang menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan Dinas Pertanian (Disperta).
Tujuan rapat ini digelar karena jatah pupuk subsidi yang diterima Kabupaten Jombang dinilai tidak sesuai dengan usulan dinas.
Wakil Ketua Komisi B, Ama Siswanto, mengungkapkan bahwa kuota pupuk subsidi tahun 2024 mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya.
“Terkait ketersediaan pupuk subsidi. Jika dibandingkan dengan tahun 2024, ada penurunan kuota,” ungkap Ama, Kamis (16/1).
Lebih lanjut Ama menerangkan, penurunan subsidi pupuk membuat petani di Jombang kesulitan. Belum lagi petani harus menghadapi kelangkaan pupuk yang seringkali terjadi menjelang musim tanam.
“Jadi seperti sudah menjadi kebiasaan, saat memasuki musim tanam pasti terjadi kelangkaan. Bahkan tidak jarang, menjelang hari H penanaman mereka justru kesulitan untuk mendapatkan pupuk,” jelas politisi PDI Perjuangan.
Komisi B DPRD Jombang pun mendesak Disperta agar berupaya mendapatkan tambahan kuota pupuk subsidi, supaya kebutuhan petani di tingkat bawah dapat terpenuhi.
“Melalui rapat kerja ini, kami secara khusus meminta agar dinas berupaya mendapatkan kuota pupuk subsidi,” terangnya.
Selain distribusi pupuk subsidi, para anggota dewan juga mendesak Disperta untuk menangani masalah keterlambatan distribusi pupuk menjelang musim tanam.
Ama menegaskan, persoalan pupuk merupakan prioritas karena itu kebutuhan primer bagi petani.
“Keterlambatan distribusi sudah tentu menjadi masalah luar biasa bagi petani. Maka ketersediaan serta distribusi merupakan kebutuhan mereka,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian Jombang Ronny menjelaskan bahwa, Pemkab Jombang setiap tahun berupaya maksimal untuk memenuhi kebutuhan pupuk subsidi.
Untuk mengatasi kekurangan kuota, Disperta menyarankan penggunaan pupuk organik sebagai gantinya. Hal itu dinilai efisien, mengingat tidak adanya penambahan jatah subsidi tahun ini.
Pihaknya juga berencana melakukan relokasi distribusi pupuk subsidi ke daerah yang kekurangan.
Disperta pun mengapresiasi perhatian yang diberikan oleh Komisi B DPRD Jombang, baik kepada masyarakat dan pihak pemerintahan.
“Alhamdulillah tadi setelah kami berikan paparan, beliau-beliaunya (Dewan) mengerti. Jadi memang tidak ada istilah pemangkasan kuota, justru yang terjadi memang pemerintah hanya mampu menyediakan segitu,” tandas Rony. (*)
