KabarBaik.co – Kalangan DPRD Gresik memberikan perhatian serius terhadap maraknya kasus kekerasan perempuan dan anak di Kota Santri. Hal ini dibuktikan dengan lampu hijau anggaran program pencegahan yang dicanangkan Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KBPPPA) Gresik.
Khusus untuk pendampingan korban misalnya, Komisi IV DPRD Gresik memberikan angin segar dengan alokasi anggaran Rp 506 juta pada tahun depan. Hal tersebut tidak terlepas dari tingginya angka kekerasan dan pelecahan terhadap perempuan dan anak.
Berdasarkan kajian yang dilakukan, jumlah pelaporan dan penanganan pada 2023 mencapai 350 kasus. Angka tersebut cenderung turun dibandingkan 2024, dengan jumlah 251 kasus terhitung hingga September. “Tanpa melihat grafik tersebut, yang pasti kami di internal komisi sangat prihatin melihat kondisi itu,” terang Ketua Komisi IV DPRD Gresik M. Zaifuddin, baru-baru ini.
Politisi asal Wringinanom itu menjelaskan bahwa pihaknya telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 506 juta. Hal tersebut difokuskan untuk penanganan kasus. “Fokus pada pendampingan terhadap korban. Baik selama proses hukum maupun rehabilitasinya,” beber Zaifuddin.
Pihaknya juga mengusulkan pergeseran anggaran senilai Rp 700 juta dari program inti yang telah disusun. Dengan catatan dipergunakan untuk program kegiatan lain KBPPA yang sifatnya urgent. “Kami merekomendasikan untuk menggalakkan sosialisasi pencegahan. Bahkan sampai ke tingkat RT sekalipun,” bebernya.
Misalnya, dengan membentuk sekolah orang tua hebat, sekolah perempuan, hingga desa peduli perempuan dan ramah anak. “Kami juga meminta dinas KBPPA segera membuat call center, jika menemukan kekerasan terhadap perempuan dan anak,” pungkasnya.
Hal senada juga disampaikan Ketua DPRD Gresik M. Syahrul Munir. Jaminan perlindungan perempuan dan anak menjadi prioritas legislatif. “Proses finalisasi KUA PPAS 2025 kami targetkan rampung pada pekan ini. Untuk mewujudkan Gresik benar-benar sebagai kabupaten layak anak,” bebernya. (*)
