KabarBaik.co — Legislator memberikan komentar terkait proyek infrastruktur yang tidak efisien di Gresik. Hal ini disebut karena perencanaan yang kurang matang.
Wakil Ketua Komisi III DPRD Gresik Abdullah Hamdi, mengusulkan agar DPRD menggandeng konsultan independen dalam proses perencanaan infrastruktur yang didanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Langkah ini, menurut Hamdi, bertujuan untuk memperkuat fungsi pengawasan legislatif, terutama dalam memastikan kualitas dan efektivitas proyek infrastruktur di Kabupaten Gresik.
“Sangat penting kita menggandeng konsultan perencanaan untuk proyek infrastruktur. Tujuannya memperkuat pengawasan yang menjadi tugas legislatif,” ujar politisi PKB itu, Minggu (6/7).
Hamdi menyebut bahwa tidak semua anggota Komisi III yang membidangi urusan infrastruktur, berlatar belakang teknik. Padahal, aspek teknis menjadi fondasi dalam menentukan arah dan mutu pembangunan.
“Pertama, karena latar belakang anggota DPRD tidak semuanya berasal dari bidang teknik. Kedua, kami ingin ada pembanding antara perencanaan pekerjaan infrastruktur yang diajukan oleh Dinas PUTR dengan hasil kajian pihak independen,” jelasnya.
Konsultan perencanaan, jelas dia, nantinya akan memetakan kebutuhan infrastruktur berdasarkan topologi kewilayahan. Mereka juga akan memberikan rekomendasi teknis seperti pilihan material konstruksi, termasuk jenis perkerasan jalan yang sesuai.
“Misalnya untuk pembangunan jalan, di Gresik bagian utara dan selatan kontur tanahnya berbeda. Di utara stabil, sedangkan di selatan masih labil. Maka, pilihan konstruksi antara beton atau aspal sangat tergantung pada hasil kajian tersebut,” paparnya.
Hasil kajian konsultan akan menjadi bahan evaluatif untuk menyandingkan rencana dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis. Hamdi optimistis, perbandingan ini akan memunculkan alternatif perencanaan yang lebih efisien tanpa mengurangi kualitas.
“Bisa jadi, dengan pagu anggaran yang sama, kita bisa mendapatkan volume pekerjaan yang lebih besar atau kualitas yang lebih awet,” imbuhnya.
Menurutnya, konsultan yang dilibatkan bersifat ad hoc atau sementara dan dapat dianggarkan melalui pos Sekretariat DPRD sebagai bagian dari rencana strategis.
“Dengan keberadaan konsultan ini, kami berharap pembangunan infrastruktur di Gresik semakin baik pengerjaannya, kualitasnya terjaga, dan pengawasan dari dewan maupun masyarakat bisa lebih optimal,” tutupnya.(*)
