KabarBaik.co – Serapan anggaran pendapatan belanaja daerah (APBD) Kabupaten Bojonegoro sampai dengan Oktober ini masih minim. Persentasenya baru 40 persen dari total APBD Kabupaten Bojonegork yang mencapai Rp 8,2 triliun. Rendahnya serapan ini akibat minimnya realisasi belanja daerah.
Pj Sekda Bojonegoro Joko Lukito mengatakan, faktor penyebab minimnya serapan anggaran karena molornya proses lelang yang dilakukan sejumlah instansi. Terutama di dinas pekerjaan umum baik itu binamarga, pengairan, maupun ciptakarya. “Sampai dengan saat ini kurang dari 40 persen,” tutur Joko Lukito, Jumat (11/10).
Joko menyebutkan bahwa sistem informasi pemerintah daerah (SIPD) yang dianggap lamban dalam melakukan pencairan menjadi salah satu penyebab minimnya serapan di Kabupaten Bojonegoro. “Kita sudah mengirimkan surat ke Kemendagri untuk mempertanyakan solusinya, karena ini server langsung dari pusat yang lemot,” jelas Joko.
Menurut Joko, dari semua organisasi perangkat daerah (OPD) yang ada di lingkungan Kabupaten Bojonegoro, yang terendah serapannya pada tahun ini yaitu Dinas Pekerjaan Umum Binarga dan Penataan Ruang. “Sampai dengan kemarin serapan terendah masih di dinas PU binamarga yang kurang dari 10 persen,” papar Joko.
Untuk meningkatkan serapan pada tahun ini maupun pada 2025 mendatang, Joko bersama Pj Bupati Bojonegoro beberapa hari lalu sudah mengadakan rapat antar instansi. Tujuannya agar seluruh OPD mempercepat proses lelang, sehingga minimnya serapan pada tahun ini tidak terjadi di tahun mendatang.
“Pak Pj Bupati kemarin mendorong seluruh instansi agar ke depan mempercepat proses lelang di awal tahun, karena salah satu faktor minimnya serapan di tahun ini adalah molornya proses lelang terutama di bidang pembangunan,” tandas Joko. (*)
