KabarBaik.co – Tahun 2025 menjadi tonggak penting perjalanan pangan nasional ketika Indonesia resmi menutup keran impor beras dan jagung.
Produksi domestik yang meningkat serta cadangan negara yang kuat menopang kebutuhan pangan rakyat secara berkelanjutan.
Gudang-gudang Perum Bulog kini terisi penuh sebagai bukti kerja kolektif petani dan negara. Stok beras per awal Desember 2025 mencapai 3,8 juta ton dan sempat menyentuh 4,2 juta ton pada pertengahan tahun, tertinggi sepanjang sejarah Indonesia.
Cadangan besar itu bukan sekadar capaian administratif, melainkan simbol kepercayaan diri bangsa. Untuk pertama kalinya, seluruh beras di gudang Bulog berasal dari hasil panen petani Indonesia tanpa ketergantungan impor.
Kekuatan cadangan beras pemerintah (CBP) terbukti andal, yang mana saat ini mampu memasok hingga tiga kali lipat bagi kebutuhan korban bencana banjir dan tanah longsor di tiga provinsi sekaligus yakni Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara yang terjadi pada pekan keempat November 2025.
Tak hanya itu, bahkan Kementerian Pertanian juga mencatat harga beras internasional turun dari 650 dolar Amerika Serikat (AS) per ton menjadi 340 dolar per ton karena Indonesia menghentikan impor, sehingga banyak negara mencoba melobi agar Indonesia kembali membeli beras mereka.
Padahal pada 2024, Indonesia masih mengimpor beras hingga 4,5 juta ton. Kebijakan penghentian impor beras pada 2025 menjadi penegasan arah baru kedaulatan pangan nasional di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyatakan tingginya stok beras tidak terlepas dari kebijakan penyerapan gabah yang lebih berpihak kepada petani. Harga pembelian pemerintah (HPP) untuk gabah kering panen (GKP) dinaikkan dari Rp 6.000 menjadi Rp 6.500 per kilogram dan berlaku untuk seluruh kualitas gabah. Kebijakan ini mulai berlaku sejak 15 Januari 2025.
Baik Bulog maupun penggiling swasta wajib menyerap GKP sesuai harga pemerintah, sementara Babinsa TNI dilibatkan mendampingi petani di lapangan agar ketetapan HPP berjalan disiplin, adil, dan berpihak pada petani.
Kebijakan tersebut menjaga daya beli petani di tengah fluktuasi biaya produksi. Negara hadir memastikan jerih payah petani dihargai secara adil, sekaligus mendorong semangat produksi yang berkelanjutan.
Produksi padi nasional tahun ini menunjukkan lonjakan signifikan. Berdasarkan data Kerangka Sampe Area (KSA) Badan Pusat Statistik (BPS), produksi beras Januari–Desember 2025 diproyeksikan mencapai 34,77 juta ton, naik 13,54 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Sebagai perbandingan, produksi beras nasional pada 2024 tercatat sekitar 30 juta ton, sementara target 2025 ditetapkan 32 juta ton, sehingga realisasi proyeksi menunjukkan kinerja melampaui sasaran pemerintah.
Peningkatan produksi didorong penguatan sektor hulu hingga hilir melalui perbaikan irigasi, mekanisasi pertanian, serta akses pupuk bersubsidi yang tepat sasaran, diperkuat bantuan alat mesin pertanian untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi panen nasional.
Pemerintah juga gencar melibatkan petani milenial melalui pemanfaatan pertanian modern, seperti penggunaan drone untuk penanaman, pemupukan, hingga pemantauan tanaman guna meningkatkan efisiensi serta produktivitas.
Di sisi lain, program cetak sawah baru terus digencarkan, termasuk di Kalimantan, dengan pengembangan ratusan ribu hektare lahan serta penguatan perlindungan lahan pertanian sebagai penopang keberlanjutan dan ketahanan produksi pangan nasional.
Transformasi pangan menjadi fondasi utama kebijakan pertanian saat ini. Fokus tidak hanya pada peningkatan produksi, tetapi juga kesejahteraan petani sebagai aktor utama dalam sistem pangan nasional.
Dampaknya terlihat pada indikator makro pertanian. Kontribusi sektor pertanian terhadap produk domestik bruto 2025 mencapai 14,35 persen, tertinggi dalam enam tahun terakhir, disertai Nilai Tukar Petani (NTP) di kisaran 124.
Ekspor pertanian turut tumbuh signifikan hingga Rp507,78 triliun, dan sektor ini menyerap hampir 39 juta tenaga kerja. Pertanian kembali menjadi penopang ekonomi rakyat sekaligus stabilisator nasional.
Di sisi lain, swasembada jagung berjalan seiring dengan penguatan beras. Produksi jagung nasional mampu menopang kebutuhan pangan dan pakan ternak, memperkuat sektor telur dan ayam.
Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo menyatakan realisasi tanam jagung program Polri mencapai 883 ribu hektare. Polri mendapat target total luas tanam jagung mencapai 1,3 juta hektare hingga akhir kuartal keempat 2025.
Polri sebagai lembaga negara yang mendapat mandat dalam produksi jagung dari Presiden Prabowo terus berupaya agar bisa mencapai target itu sehingga mendukung swasembada pangan secara keseluruhan.
Capaian hasil panen jagung hingga kuartal keempat diperkirakan mencapai 2,8 juta ton berdasarkan data Satgas Ketahanan Pangan Polri yang memantau produksi dari berbagai wilayah secara terkoordinasi.
Melalui dukungan lintas sektor, termasuk keterlibatan Polri dalam perluasan tanam jagung, produksi jagung 2025 diperkirakan terus meningkat menuju target nasional 4 juta ton.
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menyatakan swasembada beras dan jagung akan diumumkan secara resmi pada akhir 2025. Capaian ini menandai fondasi ketahanan pangan yang semakin kokoh di tengah tantangan global.
Ke depan, fokus kebijakan pangan diperluas ke komoditas lain. Swasembada gula putih ditargetkan pada 2026 melalui modernisasi industri tebu, intensifikasi lahan, dan investasi hilirisasi.
Setelah beras dan jagung, Kementerian Pertanian juga akan fokus pada peningkatan produksi dalam negeri untuk komoditas pangan utama yang masih sangat bergantung pada impor, termasuk kedelai, gandum, dan komoditas lainnya.
Swasembada pangan tidak berhenti pada angka produksi. Namun menjadi fondasi stabilitas sosial ekonomi, menjaga keseimbangan antara produktivitas, keberlanjutan lingkungan, dan kesejahteraan petani.
Menjelang penutupan lembaran kalender 2025, Indonesia memasuki babak baru pangan; stok kuat dan produksi mandiri membuat kedaulatan pangan semakin nyata, sekaligus ikhtiar mengembalikan posisi bangsa sebagai ‘Macan Asia’. (ANTARA)
