KabarBaik.co – Tim Satuan Tugas (Satgas) Pangan Kabupaten Bojonegoro menggelar inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah penggilingan padi besar di wilayah Bojonegoro. Hal itu sebagai langkah antisipatif terhadap potensi peredaran beras oplosan yang belakangan dikhawatirkan marak terjadi di sejumlah daerah, termasuk Jawa Timur.
Sidak dilakukan oleh tim gabungan yang terdiri dari Satreskrim Polres Bojonegoro, Dinas Pertanian, Dinas Perdagangan, serta Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Bojonegoro. Dua lokasi menjadi sasaran utama, yaitu UD Mitra Tani di Desa Banjarsari, Kecamatan Trucuk, dan CV Sumber Ekonomi Putra di Desa Pacul, Kecamatan Kota Bojonegoro.
Di kedua tempat tersebut, tim Satgas Pangan memeriksa proses penggilingan dan pengemasan beras, mulai dari kualitas bahan baku, metode produksi, hingga label kemasan. Pemeriksaan ini bertujuan memastikan tidak adanya praktik pencampuran beras kualitas rendah ke dalam kemasan beras premium.
Kanit II Satreskrim Polres Bojonegoro, Ipda Zainan Na’im, mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari kekhawatiran nasional terkait beredarnya beras oplosan yang dapat merugikan konsumen. “Beras merupakan kebutuhan pokok masyarakat. Jangan sampai ada permainan mutu yang merugikan konsumen,” ujar Zainan usai sidak, Rabu (6/8).
Berdasarkan hasil pemeriksaan sementara, pasokan beras di wilayah Bojonegoro masih tergolong aman. Namun, pengawasan akan terus diperketat guna mencegah terjadinya manipulasi mutu maupun permainan harga yang tidak sesuai ketentuan.
Ipda Zainan juga mengimbau seluruh pelaku usaha di sektor pangan agar menjalankan proses produksi secara transparan dan sesuai dengan standar mutu nasional. “Pastikan seluruh produksi memenuhi ketentuan hukum dan standar kualitas. Jangan bermain-main dengan bahan pokok masyarakat,” tegasnya.
Masyarakat juga diminta lebih teliti dalam memilih produk beras. Ia mengingatkan agar warga selalu memeriksa label, legalitas, dan mutu beras sebelum dikonsumsi. Apabila menemukan adanya indikasi kecurangan, masyarakat dapat melapor ke pihak kepolisian atau melalui layanan hotline 110. (*)
