KabarBaik.co – Puluhan massa yang tergabung dalam Gerakan Masyarakat Melawan (GERAM) menggelar aksi demonstrasi di tiga lokasi strategis, yakni DPRD Gresik, Dinas Pendidikan (Dispendik) Gresik, dan Kantor Bupati Gresik, Senin (3/2).
Mereka menyuarakan tiga tuntutan utama. Yakni penolakan pembayaran retribusi parkir secara bruto, penghentian penahanan ijazah oleh perusahaan, serta penanganan serius terhadap kekerasan terhadap perempuan.
Sugiyanto, salah satu perwakilan demonstran, menegaskan bahwa GERAM lahir dari keresahan masyarakat yang ingin perubahan nyata di Gresik. “Kami tidak bisa diam. Ada banyak kebijakan yang merugikan rakyat dan harus dikoreksi,” ujarnya saat dimintai keterangan.
Salah satu isu yang mencuat adalah kebijakan retribusi parkir secara bruto. Demonstran menilai aturan tersebut memberatkan para pengelola parkir dan masyarakat. Setelah berorasi di DPRD Gresik, mereka mendapat respons bahwa kebijakan ini akan dikaji ulang. “Kami menunggu realisasi, bukan sekadar janji,” tegas Sugiyanto.
Tuntutan kedua menyasar praktik penahanan ijazah oleh perusahaan, yang menurut GERAM telah menjadi momok bagi pekerja di Gresik. Mereka menuntut pemerintah daerah mengeluarkan kebijakan tegas agar perusahaan tidak menjadikan ijazah sebagai alat tekanan terhadap karyawan.
Demonstran mendatangi Dispendik Gresik untuk menyampaikan tuntutan ini, namun tidak ada perwakilan dinas yang menemui mereka. Kecewa, massa bergerak ke Kantor Bupati Gresik. “Kami butuh tindakan nyata, bukan pengabaian,” ujar Sugiyanto dengan nada geram.
Isu terakhir yang mereka suarakan adalah kekerasan terhadap perempuan. Berbeda dengan dua tuntutan sebelumnya, demonstran juga turut mengapresiasi langkah kepolisian yang telah menangani kasus-kasus ini. Namun, mereka tetap tegas dengan meminta pengawasan ketat dan kebijakan preventif agar kasus serupa tidak terus berulang.
Aksi demonstrasi ini menjadi sinyal bahwa masyarakat Gresik tidak tinggal diam terhadap kebijakan yang dinilai merugikan. GERAM menegaskan bahwa aksi mereka tidak akan berhenti sampai ada perubahan nyata.
“Kalau tuntutan kami diabaikan, kami akan kembali turun ke jalan. Jangan sampai Gresik hanya menjadi tempat kepentingan segelintir orang, sementara rakyat kecil terus dikorbankan,” tutup Sugiyanto. (*)
